Anggota DPR: Regulasi Digital Harus Berani, tapi Tak Represif

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti mengatakan negara harus hadir dalam mengelola ruang digital sebagai infrastruktur yang maju. Sebab, dia menilai saat ini ruang digital telah berubah dari konsumen pasif menjadi kurator nilai. 

"Negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan kualitas ruang digital sebagai ruang kebudayaan dan ruang hidup bersama. Akibatnya, kita memiliki infrastruktur yang maju, tetapi ekosistem yang rapuh secara sosial dan ekonomi kreatif," ujar Azis dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.

Azis memandang negara harus mengakui bahwa ruang digital merupakan ruang kebudayaan yang harus diberi perlindungan. Menurutnya, negara harus memastikan pengelolaan ruang digital yang legal, adil dan berpihak kepada pencipta.

"Negara perlu memastikan pengelolaan yang legal, adil, dan berpihak pada pencipta, agar nostalgia tidak menjadi eksploitasi sepihak, melainkan sumber nilai ekonomi baru yang berkeadilan," katanya.

Kemudian, Azis juga menemukan beberapa ruang digital yang dikaitkan dengan isu hoaks dan keamanan. Ia menilai literasi digital harus naik kelas dengan cara memberikan pemahaman algoritma, etika produksi dan konsumsi konten, serta penghormatan terhadap hak cipta.

Azis juga menyoroti nasib konten kreator yang tak memiliki perlindungan ekonomi. Ekosistem yang sehat membutuhkan kebijakan nyata, seperti pelatihan, inkubasi, akses pembiayaan, serta kolaborasi lintas sektor antara platform, industri, komunitas, dan pemerintah.

"Regulasi digital harus bergerak adaptif dan berani, namun tidak represif. Negara hadir bukan untuk membungkam ekspresi, melainkan menjaga ruang bersama agar tetap aman, adil, dan produktif. Pendekatan dialogis, berbasis uji kebijakan, dan partisipasi publik jauh lebih relevan daripada larangan kaku yang sering tertinggal dari realitas teknologi," kata Azis.

Azis mengatakan bahwa publik menandai keinginan akan ruang digital yang lebih manusiawi. Dengan begitu, lanjut dia, ekosistem ruang digital bisa lebih menguntungkan dan bermakna.

"Di sanalah peluang politik Indonesia berada, membangun ekosistem digital yang tidak hanya ramai dan menguntungkan, tetapi juga bermakna, menghubungkan ingatan kolektif, kreativitas hari ini, dan keberanian negara menata masa depan yang lebih adil dan inklusif," pungkasnya.