Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mengingatkan seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan pendidikan sederajat untuk aktif mendaftarkan siswa berprestasi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Ia menegaskan, peran sekolah sangat menentukan keberhasilan siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.
“Sekolah memiliki peran yang sangat menentukan dalam SNBP. Sekolah yang aktif mendaftarkan siswa berprestasi akan membuka peluang lebih besar bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri,” ujar Hilman di Jakarta, Jumat (9/1/2026).Hilman menilai masih terdapat persoalan serius dalam pelaksanaan SNBP, terutama terkait keaktifan sekolah. Ia mengingatkan, jika sekolah tidak proaktif melakukan pendaftaran, siswa yang sebenarnya memiliki prestasi akademik maupun non-akademik berpotensi kehilangan hak untuk mengikuti seleksi jalur SNBP.
Menurutnya, dampak tersebut akan sangat merugikan siswa, khususnya yang berasal dari daerah. Jalur SNBP selama ini menjadi salah satu harapan utama bagi siswa berprestasi dari keluarga sederhana untuk bisa mengakses pendidikan tinggi negeri tanpa harus bersaing melalui jalur tes.
“Kurangnya keaktifan sekolah dapat berdampak serius bagi masa depan siswa. Jika sekolah tidak mendaftarkan, maka siswa berprestasi otomatis tidak bisa mengikuti SNBP. Ini tentu sangat merugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hilman menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menyukseskan SNBP 2026. Ia menyebut kerja sama antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi faktor krusial agar informasi SNBP tersampaikan secara merata hingga ke daerah.
“Kemendiktisaintek perlu berkoordinasi secara intensif dengan Kemendikdasmen, sehingga informasi SNBP bisa diteruskan secara efektif ke daerah melalui Dinas Pendidikan,” kata Hilman.
Ia menambahkan, peran Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam menyukseskan SNBP. Dinas Pendidikan diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi secara administratif, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada sekolah-sekolah.
Menurut Hilman, masih banyak sekolah yang belum sepenuhnya memahami tahapan SNBP, mulai dari pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), verifikasi data, hingga proses finalisasi pendaftaran. Kondisi ini kerap menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan pendaftaran siswa.
