FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan dikabarkan melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya bukan bagian dari struktur resmi PBNU. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik terkait keterkaitan organisasi NU dengan laporan hukum tersebut.
KH Ulil Abshar Abdalla atau yang akrab disapa Gus Ulil menyatakan PBNU tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan pihak yang mengklaim sebagai Angkatan Muda NU. Ia menekankan bahwa dalam struktur organisasi NU tidak terdapat lembaga, badan otonom, maupun perkumpulan yang menggunakan nama tersebut.
“Kalau representasi PBNU jelas tidak,” tegas Gus Ulil, dikutip dari NU Online, Jumat (9/1/2026).
Menurut Gus Ulil, fenomena penggunaan nama NU oleh berbagai kelompok atau individu bukanlah hal baru. Ia menyebut NU sebagai organisasi besar yang memiliki karakter terbuka, sehingga kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membawa isu atau kepentingan tertentu dengan mencatut nama NU.
“Swjak dulu kan banyak orang bikin ini itu atas nama NU. Karena NU itu sifatnya terbuka, ya memang siapa saja bisa bikin lembaga atas nama NU,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tidak jarang gerakan atau aliansi yang mengatasnamakan NU muncul secara sporadis dan bersifat sementara. Kelompok-kelompok tersebut, kata Gus Ulil, sering kali hanya aktif dalam waktu singkat, lalu menghilang setelah tujuan sesaatnya tercapai.
“Ada yang mau demo untuk isu tertentu, bikin gerakan atas nama NU. Umurnya mungkin hanya beberapa jam saja, karena setelah jamnya lewat, gerakan itu ya ndak ada lagi. Itulah uniknya NU,” tambahnya.
Pernyataan PBNU ini muncul di tengah sorotan publik terhadap laporan hukum yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terhadap komika Pandji Pragiwaksono. Sebelumnya, pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama bersama Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Pandji terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea. Materi tersebut dinilai mengandung unsur penghinaan, fitnah, menimbulkan kegaduhan, serta berpotensi memecah belah masyarakat.
Perwakilan pelapor, Rizki Abdul Rahman Wahid, menyatakan laporan tersebut dibuat karena konten yang disampaikan Pandji dianggap meresahkan. “Kami melaporkan kasus yang menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media, memecah belah bangsa, dan menimbulkan keresahan,” kata Rizki.
Dalam laporan tersebut, Pandji Pragiwaksono disangkakan melanggar Pasal 300 dan/atau Pasal 301 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 243 KUHP. Pihak pelapor berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti aduan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya membenarkan adanya laporan yang masuk terkait kasus tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan aduan resmi diterima pada 8 Januari 2026 dan saat ini masih dalam tahap awal penanganan.
Kombes Budi menjelaskan bahwa penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap para pihak serta menganalisis barang bukti yang diserahkan oleh pelapor. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam menyampaikan pendapat maupun informasi di ruang publik.
“Beri ruang bagi penyelidik dan penyidik dalam proses penegakan hukum,” katanya.
Dengan adanya klarifikasi dari PBNU, publik diharapkan dapat membedakan antara sikap resmi organisasi dan tindakan kelompok atau individu yang mengatasnamakan NU. PBNU menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor organisasi dan tidak terlibat dalam langkah hukum yang dilakukan di luar struktur resmi.
