Anggaran Subsidi TransJakarta Tahun Ini Berkurang Rp1,1 T

Jakarta: Anggaran subsidi TransJakarta pada 2026 berkurang. Hal itu disebabkan karena penurunan APBD DKI Jakarta 2026.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, menjelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025, APBD Jakarta 2026 sebesar Rp81,32 triliun. Jumlah tersebut turun dibandingkan APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp91,86 triliun. Oleh karena itu, pihaknya melakukan penyesuaian, salah satunya untuk pemberian subsidi transportasi.

"Idealnya kalau layanannya itu sama dengan di 2025, maka TJ (TransJakarta) dan Dishub itu mengajukan anggaran sekitar Rp4,8 T. Sementara akibat efisiensi anggaran di APBD 2026, itu disepakati di angka Rp3,7 T ya. Berarti kan terjadi penurunan Rp1,1 T," kata Nirwono dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 9 Januari 2026.

Kendati demikian, Nirwono menyampaikan Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan negosiasi dengan DPRD. Hal itu dilakukan agar layanan TransJakarta tetap bisa optimal seperti tahun lalu. 

Nirwono menyampaikan disepakati bahwa kekurangan sekitar Rp 1,1 triliun untuk subsidi TransJakarta akan ditambahkan dalam pembahasan APBD Perubahan pada Mei-Juni 2026. Apabila anggaran subsidi itu tak ditambah dalam APBD Perubahan, layanan TransJakarta bisa saja berhenti. 

Oleh karena itu, penambahan anggaran subsidi pasti akan dilakukan. Sehingga, layanan TransJakarta berjalan normal sampai akhir 2026.

"Pemprov DKI tetap berkomitmen ya, layanan minimal SPM-nya (Standar Pelayanan Minimal) harus sama dengan 2025 ya, minimal ya. Syukur-syukur bisa ditingkatkan secara bertahap," sebut Nirwono.

Ilustrasi TransJakarta. Foto: Istimewa.

Nirwono menjelaskan, penambahan anggaran subsidi TransJakarta bakal diambil dari relokasi anggaran berbagai
program. Pemprov bakal menentukan skala prioritas untuk menutup kekurangan anggaran subsidi TransJakarta pada 2026.

"Tentu nanti yang terjadi pasti akan ada relokasi anggaran untuk berbagai macam kepentingan, yang bisa jadi dalam tanda petik bukan tidak prioritas ya, skala prioritasnya mungkin tidak utama misalnya, tapi penting ya, tapi masih bisa ditunda. Nah itu yang akan dialihkan di APBD Perubahan," kata Nirwono.