Pembangunan JPO Sarinah Dikritik, Pramono : Pelican Crossing Masih Ada

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kritik rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan MH Thamrin, tepatnya depan Mal Sarinah yang dikhawatirkan akan menggantikan pelican crossing di sana. Pramono menegaskan akses pelican crossing tidak akan ditutup.

Pramono menjelaskan JPO dan pelican crossing bakal difungsikan secara bersamaan. "Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat, kelompok pejalan kaki menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah. Jalan kaki di bawahkan tetap dibuka kemudian di atas sebagai alternatif pilihan," kata Pramono di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Januari 2026. 

Ia mengaku, keputusan untuk kembali membangun JPO Sarinah dilatarbelakangi kajian Pemprov DKI mengenai kebutuhan akses pejalan kaki yang ternyata masih membutuhkan sarana penyeberagan yang steril dari lalu lalang kendaraan. Terutama untuk kelompok disabilitas.

"Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan," ungkap Pramono.

Selain itu, Pramono menyampaikan wacana pembangunan ulang JPO Sarinah sudah berkembang sebelum dirinya menjabat. Namun, dia mengaku memiliki tanggung jawab menindaklanjuti rencana tersebut. 

"Urusan Sarinah, terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu. Tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu," ujar eks Menteri Sekretaris Negara tersebut..

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki mengkritik pembangunan kembali JPO Sarinah. Di mana, pada 2022, Anies Baswedan membongkar dan menutup JPO Sarinah dengan pertimbangan estetika kota. Langkah ini diambil agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang serta deretan gedung bersejarah di sekitarnya tidak terhalang. 

Ilustrasi pelican crossing. Foto: MI/Susanto.

Sebagai penggantinya, Pemprov DKI membangun pelican crossing yang dinilai lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil karena mengusung prinsip kesetaraan di permukaan jalan.

Menurut Koalisi Pejalan Kaki, keputusan membangun kembali JPO Sarinah di masa kepemimpinan Pramono justru memunculkan paradoks dalam penataan kota. Di lokasi yang sebelumnya telah diadaptasi dengan konsep keselamatan jalan melalui pelican crossing, kebijakan menghidupkan kembali JPO dianggap mencerminkan langkah mundur.