Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga habis dan tersisa Rp500.000 bukanlah kebijakan populis.
"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," kata Dedi, Jumat (9/1/2026).
Ia menyebut belanja APBD hingga optimal seperti pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.
"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," katanya.
Selain pendidikan, ia menyebut belanja APBD ditujukan untuk pemenuhan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya Puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.
Pihaknya juga menyinggung persoalan warga yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya," tuturnya.
Pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.
"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung di-hotmix, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," kata Dedi
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," pungkasnya.
Baca Juga
- Pajak Kendaraan Jawa Barat (Jabar) 2026, KDM Bedakan Perlakuan Mobil Penumpang dan Pribadi
- Daftar Proyek Infrastruktur Jumbo Pemprov Jawa Barat Meski APBD KDM 2026 Dibayangi Defisit
- Daftar Lengkap UMK 2026 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat (Jabar)
Sebelumnya diberitakan Bisnis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 hanya Rp500.000, dan diklaim menunjukkan belanja daerah efektif. Minimnya silpa disebut sebagai optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekaligus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.
Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar dan akan dilunasi pada 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan dana seiring adanya pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian digunakan untuk belanja rutin. Ia menambahkan, tunda bayar terjadi akibat dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025
