FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Ketua Dema Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid menyoal dipiihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Dia menilainya problematik dan paradoks.
“Ini sangat problematik dan paradoks bagi saya,” kata Zulhamdi kepada fajar.co.id, Jumat (9/1/2027).
Dia menyebut penunjukan itu memang langkah strategis dalam mengambil posisi diplomasi internasional. Di titik itu, dia menyebut perlu diapresiasi.
“Akan tetapi, posisi dikancah internasional tidak mencerminkan kondisi didalam negeri. Masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Dia memberi gambaran. Seperti kriminalisasi aktivis yang membela hak masyarakat adat atau rakyat yang dirampas tanahnya.
Kemudian penangkapan aktivis mahasiswa karena demonstrasi. Terutama pasca demonstrasi Agustus 2025.
“Dan baru-baru ini, presiden dengan gagah mendeklarasikan ingin pilkada lewat DPRD yang jelas-jelas mengambil hak dan kedaulatan rakyat,” ucapnya.
Momentum ini, kata Zulhamdi, mestinya dijadikan pemerintah mengambil langkah serius dalam penegakan HAM di dalam negeri. Yakni dengan membebaskan aktivis yang dikriminalisasi.
“Saya berharap kepada pemerintah, dengan mengambil posisi Presiden Dewan HAM PBB ini, seluruh kriminalisasi aktivis, mahasiswa, dan masyarakat yang berani menyuarakan pendapatnya segera dibebaskan,” jelasnya.
Indonesia menurutny malu membawa narasi HAM di panggung internasional. Mengingat di satu sisi pekerjaan rumahnya tidak beres.
“Karena pemerintah harus malu kepada negara-negara lain, ketika Pemerintah Indonesia hadir di pertemuan internasional dengan membawa narasi penegakan HAM didunia, tapi di negaranya sendiri belum beres,” terangnya.
Kedepannya, dia berharap tidak ada lagi
tindakan kriminalisasi dan pelanggaran HAM. Jika masih ada, sebagiknya Indonesia mundur dari posisi itu.
“Lebih baik mundur dari jabatan presiden dewan HAM PBB,” pungkasnya.
Adapun posisi Indonesia sbagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, dikonfirmasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Dia mengatakan hal itu menjadi sejarah, karena pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga multilateral dunia.
Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multirateral dunia,” kata Pigai pada jurnalis, Selasa (6/1/2026).
Pengesahan resmi posisi Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan dipercayakan kepada Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang saat ini mengemban tugas sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa.
(Arya/Fajar)
