Australia Bentuk Komisi Kerajaan Usai Serangan di Bondi, Fokus pada Antisemitisme dan Kohesi Sosial

Pantau - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, pada Kamis (8 Januari 2026) mengumumkan pembentukan komisi kerajaan untuk menyelidiki antisemitisme dan memperkuat kohesi sosial di Australia, menyusul serangan teror di Pantai Bondi, Sydney.

Albanese menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers di Canberra, menegaskan bahwa penyelidikan ini akan menjadi yang tertinggi di negara itu dan akan dipimpin oleh mantan hakim Pengadilan Tinggi, Virginia Bell.

Ia menuturkan, "Saya telah meluangkan waktu untuk merenung, bertemu dengan para pemimpin di komunitas Yahudi, dan yang terpenting, saya telah bertemu dengan banyak keluarga korban dan penyintas dari insiden penembakan mengerikan itu," ungkapnya.

Komisi kerajaan ini akan meninjau secara menyeluruh sifat dan tingkat prevalensi antisemitisme di Australia, serta memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Penyelidikan ini juga akan mencakup pemeriksaan terhadap keadaan yang melatarbelakangi serangan di Pantai Bondi dan memberikan saran kebijakan untuk memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat Australia.

"Prioritas pemerintah kami adalah untuk mempromosikan persatuan dan kohesi sosial, dan inilah yang dibutuhkan Australia untuk pulih, belajar, dan bersatu dalam semangat persatuan nasional," tambah Albanese.

Laporan akhir dari komisi ini dijadwalkan akan disampaikan pada pertengahan Desember 2026.

Pihak berwenang telah mengidentifikasi satu-satunya pelaku penembakan yang selamat dalam serangan tersebut sebagai Naveed Akram, 24 tahun.

Akram didakwa dengan total 59 pelanggaran hukum, termasuk 15 tuduhan pembunuhan yang terkait langsung dengan insiden di Pantai Bondi.

Motif pelaku, menurut keterangan resmi, diduga berkaitan dengan ideologi ekstremis kelompok ISIS.