DI TENGAH lanskap politik Indonesia yang kian bising, reaktif, dan sarat polarisasi, ruang publik perlahan kehilangan kedalaman reflektifnya.
Perdebatan politik bergerak cepat, emosional, dan sering berhenti pada upaya saling menunjuk kesalahan.
Media sosial mempercepat penghakiman, sementara diskursus publik semakin miskin jeda untuk berpikir.
Dalam situasi semacam ini, kemarahan sering dianggap sebagai bentuk kepedulian, dan penghakiman moral disamakan dengan keberpihakan.
Padahal, tidak semua kemarahan melahirkan pemahaman, dan tidak setiap penghakiman membawa kita lebih dekat pada perbaikan.
Ironisnya, justru dari ruang yang kerap dianggap ringan—komedi satire—kita menemukan medium alternatif untuk kembali berpikir jernih tentang negara, kekuasaan, dan posisi warga.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Stand Up Comedy, komedi satire&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMC8wNjAwMDAyMS90ZXJ0YXdhLXNlYmVsdW0tbWVuZ2hha2ltaS1uZWdhcmE=&q=Tertawa Sebelum Menghakimi Negara§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Tawa membuka jarak. Ia memberi jeda dari emosi yang meledak-ledak dan memungkinkan refleksi.
Komedi satire, khususnya dalam bentuk stand-up comedy, tidak lagi semata hiburan, melainkan teks budaya yang memuat kritik, etika, dan pendidikan publik.
Baca juga: Mens Rea: Di Balik Tawa dan Luka Demokrasi
Di titik inilah, tertawa bukan pelarian, melainkan langkah awal untuk berpikir sebelum menghakimi negara.
Humor sebagai perlawanan simbolikDalam perspektif Antonio Gramsci, kekuasaan bertahan bukan hanya melalui aparat koersif, tetapi terutama melalui hegemoni—penguasaan atas makna, bahasa, dan cara berpikir publik.
Negara dan elite politik memproduksi narasi resmi yang menormalisasi kebijakan, membingkai kegagalan sebagai keniscayaan, dan mengemas kepentingan sempit sebagai kepentingan umum.
Bahasa teknokratis, jargon moral, dan simbol-simbol formal berfungsi menciptakan jarak antara kebijakan dan dampaknya bagi warga, sekaligus membentuk kepatuhan yang tampak sukarela.
Dalam kondisi hegemonik semacam ini, kritik rasional sering kali tereduksi menjadi gangguan, sementara kepatuhan dianggap sebagai kewajaran.
Publik tidak lagi diajak untuk memahami kebijakan secara kritis, melainkan diarahkan untuk menerima narasi yang telah dipoles secara simbolik.
Di sinilah kekuasaan bekerja paling efektif: ketika dominasi tidak terasa sebagai paksaan, melainkan sebagai akal sehat bersama.




