Didi Irawadi: Partai Kecil Dukung Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Gali Kubur Sendiri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD terus menuai kritik.

Politikus Didi Irawadi mengatakan bahwa gagasan tersebut justru berpotensi menjadi bumerang, terutama bagi partai-partai politik dengan jumlah kursi terbatas.

Dijelaskan Didi, partai kecil yang mendukung Pilkada lewat DPRD sejatinya sedang menyiapkan kehancuran politiknya sendiri.

Ia menyebut mekanisme tersebut tidak mencerminkan kesetaraan dalam demokrasi.

“Partai berkursi sedikit yang mendukung pilkada DPRD sedang menggali kubur politiknya sendiri,” ujar Didi dalam keterangannya di Instagran dikutip, Sabtu (10/1/2026).

Lanjut Didi, pemilihan melalui DPRD lebih menguntungkan partai besar karena membuka ruang penguncian kekuasaan lewat hitung-hitungan kursi.

Dalam sistem tersebut, suara partai kecil cenderung terpinggirkan.

“Mekanisme ini bukan jalan yg setara, melainkan jalan pintas bagi partai besar untuk mengunci kekuasaan,” sebutnya.

Praktisi hukum ini menegaskan, demokrasi yang hanya dikelola elite akan selalu menempatkan suara minoritas di posisi lemah.

Ia menggambarkan dukungan partai kecil terhadap Pilkada DPRD sebagai bentuk ilusi kekuasaan semata.

“Dalam demokrasi versi elite, suara kecil tak pernah benar-benar dihitung,” ucapnya.

“Mendukung pilkada DPRD bagi partai dengan kursi dan suara sedikit, ibarat tepuk tangan di pesta orang lain,” tambahnya.

Kata Didi, partai kecil bukan aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, ketika keputusan penting diambil, suara mereka justru hilang tanpa makna.

“Mereka bukan tamu utama, apalagi tuan rumah. Saat keputusan diambil, suara mereka tenggelam bersama ilusi ikut berkuasa,” lanjut Didi.

Soal alasan efisiensi yang kerap dijadikan pembenaran, Didi menilai argumen tersebut menyesatkan. Ia menegaskan, yang dikorbankan bukan anggaran, melainkan hak rakyat untuk memilih.

“Katanya pilkada oleh DPRD demi efisiensi. Padahal yang dipangkas bukan anggaran, tapi kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pergeseran demokrasi dari ruang publik ke ruang tertutup elite politik.

“Demokrasi dipindahkan dari bilik suara ke ruang rapat tertutup, dari kehendak publik ke aritmatika kursi,” terangnya.

Dalam kondisi itu, lanjut Didi, partai besar akan semakin nyaman mengendalikan hasil, sementara partai kecil perlahan tersingkir.

“Yang besar makin santai mengunci hasil, yang kecil sibuk menghibur diri sambil tersingkir pelan-pelan,” tandasnya.

Didi mengingatkan, sistem tersebut akan melahirkan kepala daerah yang minim legitimasi publik karena lahir dari kompromi elite, bukan kompetisi gagasan.

“Rakyat diminta percaya, elite minta dimaklumi. Kepala daerah lahir dari kompromi elite, bukan adu gagasan atau rekam jejak,” imbuhnya.

Didi kemudian memberikan peringatan terkait masa depan demokrasi jika suara rakyat terus dikesampingkan.

“Murah di prosedur, mahal di legitimasi. Jika kekuasaan terus dirawat tanpa suara rakyat, jangan heran bila apatisme membengkak, demokrasi yang dikebiri hanya melahirkan pemimpin yang takut kritik dan alergi suara berbeda,” kuncinya.

(Muhsin/fajar)