Dalam pidatonya, Enita menegaskan bahwa HAPI harus menjadi ruang pembelajaran bersama yang progresif, bukan sekadar wadah administratif. "Amanah ini adalah tanggung jawab kolektif untuk memastikan advokat Indonesia berpegang pada etika profesi, independensi, dan keadilan," ujarnya di hadapan para tokoh hukum, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Peningkatan Kualitas dan Pendidikan Enita menyoroti pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai pilar utama dalam periode kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan visi untuk memperkuat peran advokat dalam pembangunan hukum nasional.
"Kita perlu memperkuat pendidikan berkelanjutan advokat, meningkatkan disiplin dan etika profesi, serta memperluas peran dalam melindungi hak-hak konstitusional masyarakat,” tegas Enita, dalam siaran persnya, dikutip Sabtu, 10 Januari 2026.
Pernyataan ini menempatkan aspek pendidikan dan pengembangan kompetensi sebagai agenda strategis organisasi. Komitmen ini diharapkan dapat menjawab tantangan kompleks di bidang penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Kepemimpinan baru HAPI juga berkomitmen untuk membangun sinergi konstruktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan hukum lainnya, tanpa mengorbankan independensi profesi.
"HAPI berkomitmen menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi negara dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan humanis,” tambah Enita.
Dengan dilantiknya pengurus baru, HAPI diharapkan dapat berkontribusi lebih nyata dalam pembaruan hukum serta penguatan pendidikan dan etika profesi advokat di Indonesia. Langkah ini tidak hanya penting bagi kalangan internal, tetapi juga bagi kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat secara keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
