- Gencatan Senjata Disebut Gagal
- Upaya Deeskalasi Barat
- Peringatan dari Turki
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah Suriah untuk mengakhiri kendali kelompok Kurdi di Kota Aleppo terancam berubah menjadi operasi militer terbuka, setelah pasukan Kurdi menolak tuntutan penarikan diri yang diajukan Damaskus dalam kesepakatan gencatan senjata. Militer Suriah pada Jumat menyatakan akan bergerak memasuki distrik terakhir yang masih dikuasai Kurdi di kota tersebut.
Menurut pernyataan militer, sebagaimana dilansir Reuters, Sabtu (10/1/2026), langkah itu diambil setelah kelompok-kelompok Kurdi di Aleppo menolak permintaan pemerintah agar para pejuangnya mundur ke wilayah timur laut Suriah yang mayoritas dikuasai Kurdi. Penolakan tersebut menandai gagalnya upaya gencatan senjata yang diumumkan hanya beberapa jam sebelumnya.
Kekerasan di Aleppo kembali menyoroti salah satu garis patahan utama di Suriah pascaperang, ketika negara itu berupaya membangun kembali diri setelah konflik berkepanjangan. Pasukan Kurdi terus menentang langkah pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa, yang dipimpin kelompok Islamis, untuk menempatkan seluruh kekuatan bersenjata di bawah kendali terpusat negara.
Setidaknya sembilan warga sipil dilaporkan tewas, sementara lebih dari 140.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka di Aleppo. Pasukan Kurdi masih bertahan di sejumlah lingkungan yang telah mereka kelola sejak awal perang Suriah pada 2011.
Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan gencatan senjata semalam, yang mewajibkan pasukan Kurdi mundur ke wilayah timur laut. Jika dijalankan, langkah itu akan mengakhiri kendali Kurdi atas kantong-kantong Aleppo yang selama ini mereka pertahankan.
Gencatan Senjata Disebut GagalNamun dalam pernyataan resmi, dewan-dewan Kurdi yang mengelola distrik Sheikh Maksoud dan Ashrafiyah di Aleppo menolak tuntutan tersebut. Mereka menyebut seruan untuk mundur sebagai "seruan untuk menyerah" dan menyatakan pasukan Kurdi akan "mempertahankan lingkungan kami sendiri". Mereka juga menuduh pasukan pemerintah melakukan penembakan intensif.
Beberapa jam kemudian, militer Suriah menyatakan tenggat waktu penarikan pasukan Kurdi telah berakhir dan operasi militer akan dimulai untuk merebut kembali Sheikh Maksoud, distrik terakhir yang masih dikuasai Kurdi.
Dua pejabat keamanan Suriah mengatakan kepada Reuters bahwa upaya gencatan senjata telah gagal dan tentara akan merebut wilayah tersebut dengan kekuatan militer.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Suriah melancarkan serangan ke sejumlah bagian Sheikh Maksoud yang disebut digunakan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi untuk menyerang "warga Aleppo". Pada Jumat, kementerian itu mengatakan serangan SDF telah menewaskan tiga prajurit Suriah.
Pasukan keamanan Kurdi di Aleppo menyatakan sebagian serangan pemerintah mengenai sebuah rumah sakit dan menyebutnya sebagai kejahatan perang. Kementerian Pertahanan membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bangunan itu sebenarnya merupakan gudang senjata besar yang hancur dalam serangan lanjutan pada Jumat.
Kementerian itu juga merilis rekaman udara yang diklaim menunjukkan lokasi tersebut setelah serangan, dengan ledakan sekunder terlihat sebagai bukti bahwa tempat itu adalah depot senjata.
Adapun SDF merupakan kekuatan keamanan pimpinan Kurdi yang kuat dan menguasai wilayah timur laut Suriah. Kelompok ini menyatakan telah menarik pejuangnya dari Aleppo tahun lalu, dan menyerahkan pengamanan lingkungan Kurdi kepada kepolisian Asayish.
Berdasarkan kesepakatan dengan Damaskus pada Maret tahun lalu, SDF seharusnya terintegrasi ke dalam Kementerian Pertahanan Suriah sebelum akhir 2025. Namun hingga kini, kemajuan ke arah itu disebut masih sangat minim.
Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan sedang bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan. Dalam pernyataannya, Presiden Emmanuel Macron disebut telah mendesak Presiden al-Sharaa pada Kamis "untuk menahan diri dan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Suriah yang bersatu, di mana seluruh segmen masyarakat Suriah diwakili dan dilindungi".
Seorang diplomat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa upaya mediasi difokuskan untuk menenangkan situasi dan menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan pasukan Kurdi meninggalkan Aleppo, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Kurdi yang tetap tinggal.
Diplomat tersebut juga mengatakan utusan Amerika Serikat, Tom Barrack, sedang dalam perjalanan menuju Damaskus.
Washington diketahui terlibat erat dalam mendorong integrasi antara SDF, yang selama ini mendapat dukungan militer AS dan pemerintah Damaskus, yang hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat berkembang di bawah Presiden Donald Trump.
Sementara itu, Turki memandang SDF sebagai organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, dan telah memperingatkan akan melakukan aksi militer jika kelompok itu tidak mematuhi kesepakatan integrasi.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, berbicara pada Kamis, menyatakan harapannya agar situasi di Aleppo dapat dinormalisasi "melalui penarikan unsur-unsur SDF".
Meski al-Sharaa, mantan komandan al Qaeda yang berasal dari mayoritas Muslim Sunni, berulang kali berjanji melindungi kelompok minoritas, serangkaian kekerasan sepanjang tahun lalu, di mana pejuang yang berafiliasi dengan pemerintah menewaskan ratusan warga Alawit dan Druze, telah menimbulkan kecemasan luas di kalangan komunitas minoritas.
Dewan-dewan Kurdi di Aleppo menyatakan Damaskus tidak dapat dipercaya "untuk menjamin keamanan kami dan lingkungan kami", serta menuduh serangan terhadap kawasan Kurdi bertujuan memicu pengungsian.
Dalam percakapan telepon dengan pemimpin Kurdi Irak, Masoud Barzani, pada Jumat, Presiden al-Sharaa menegaskan bahwa warga Kurdi adalah "bagian fundamental dari struktur nasional Suriah".
Hingga kini, baik pemerintah Suriah maupun pasukan Kurdi belum mengumumkan jumlah korban di pihak mereka akibat bentrokan terbaru tersebut.
(luc/luc)
