KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah fakta dalam pengusutan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama.
Dilansir dari Antara, berikut rangkaian fakta yang terungkap dari proses penyidikan KPK.
1. KPK Resmi Tetapkan Yaqut sebagai TersangkaWakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Penetapan tersebut dikonfirmasi kepada awak media pada Jumat (9/1).
Baca juga : 400 Travel Lebih Diperiksa KPK sebelum Tetapkan Yaqut Tersangka
2. Status Tersangka Juga Dikonfirmasi Jubir KPKSelain pimpinan KPK, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaga antirasuah telah menetapkan tersangka dalam perkara kuota haji. Namun, KPK belum merinci secara terbuka jumlah maupun identitas tersangka lainnya.
3. Kasus Berawal dari Penyelidikan Agustus 2025KPK mulai menaikkan kasus dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025. Saat itu, KPK menyatakan tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian negara.
4. Kerugian Negara Diduga Capai Lebih dari Rp1 TriliunPada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan estimasi awal kerugian negara dalam kasus kuota haji mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dalam tahap tersebut, KPK juga menerapkan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang, termasuk Yaqut.
Baca juga : Eks Menag Yaqut Jadi Tersangka, KPK Bongkar Skandal Kuota Haji
5. Dua Nama Lain Ikut Dicegah ke Luar NegeriSelain Yaqut Cholil Qoumas, KPK mencegah mantan staf khusus Menag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour. Pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
6. Dugaan Libatkan Ratusan Biro Perjalanan HajiKPK menduga kasus ini melibatkan sekitar 13 asosiasi serta 400 biro perjalanan haji. Dugaan tersebut menguatkan indikasi bahwa penyimpangan kuota haji bersifat sistemik dan melibatkan banyak pihak.
7. Pembagian Kuota Dinilai Langgar Undang-UndangPansus Angket Haji DPR RI sebelumnya menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan 20.000 jemaah dari Arab Saudi. Kementerian Agama saat itu membagi kuota secara 50:50 antara haji reguler dan khusus, padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur kuota haji khusus maksimal delapan persen.
PenutupKPK menyatakan penyidikan kasus kuota haji masih terus berlanjut. Lembaga antirasuah menegaskan akan menuntaskan perkara ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku, termasuk mendalami peran para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. (Z-10)
