Korea Utara Tuduh Korea Selatan Lakukan Pelanggaran Drone Baru, Seoul Membantah

Pyongyang: Korea Utara menuduh Korea Selatan kembali melakukan pelanggaran kedaulatan melalui penyusupan drone, tuduhan yang langsung dibantah oleh Seoul pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Seorang juru bicara Staf Umum Tentara Rakyat Korea menyatakan Korea Selatan telah melakukan “pelanggaran berat terhadap kedaulatan Republik Demokratik Rakyat Korea” dengan menerbangkan drone ke wilayah udara Korea Utara sejak awal tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kantor berita resmi KCNA.

Menurut laporan KCNA yang dikutip Anadolu Agency, militer Korea Utara pada 4 Januari mendeteksi dan memantau sebuah objek udara yang bergerak ke arah utara dari wilayah udara di atas kota Incheon, Korea Selatan.

Disebutkan bahwa peralatan peperangan elektronik khusus digunakan untuk melumpuhkan drone tersebut, hingga akhirnya jatuh sekitar 1.200 meter dari Muksan-ri, sebuah desa pedesaan di pinggiran Kaesong yang berdekatan dengan perbatasan antar-Korea.

Korea Utara juga menyinggung insiden serupa pada September tahun lalu, ketika sebuah drone yang disebut lepas landas dari kota perbatasan Paju jatuh di wilayah Jangphung, Kaesong, setelah ditembak jatuh dengan sarana elektronik militer Korea Utara. Pyongyang menilai tindakan tersebut sebagai provokasi berupa pengintaian terhadap target-target utama di wilayahnya.

Pyongyang menegaskan bahwa meski telah terjadi pergantian pemerintahan di Seoul, termasuk pelantikan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Juni lalu, Korea Selatan tetap melanjutkan apa yang disebutnya sebagai tindakan provokatif berupa penerbangan drone di dekat perbatasan. Seoul Bantah dan Kecam Pernyataan Pyongyang Menanggapi tuduhan tersebut, Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back pada Sabtu membantah keterlibatan militer Korea Selatan dalam insiden drone yang disebut terjadi pada September maupun awal pekan ini. Ia menegaskan bahwa drone yang dimaksud bukan model yang dioperasikan oleh militer Korea Selatan dan menyebut klaim Korea Utara sebagai “sama sekali tidak benar.”

Dalam pernyataan terpisah, Korea Utara kembali menyebut Korea Selatan sebagai “musuh paling bermusuhan” dan pihak yang akan “dipukul runtuh” jika melakukan serangan. Pyongyang juga mendesak komunitas internasional untuk memahami apa yang disebutnya sebagai akar penyebab meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea serta risiko konflik bersenjata.

Korea Utara memperingatkan bahwa “para penghasut perang militer” di Korea Selatan akan membayar mahal atas tindakan yang dianggapnya tidak dapat dimaafkan.

Tuduhan Pyongyang ini muncul beberapa hari setelah Presiden Lee Jae Myung berupaya meminta mediasi China untuk membuka kembali dialog dengan Korea Utara. Sejak menjabat pada Juni, Lee berupaya memulihkan hubungan antar-Korea, namun hingga kini Pyongyang belum memberikan respons.

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sebelumnya memburuk tajam di bawah pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang digulingkan tahun lalu setelah memberlakukan darurat militer kontroversial. Yoon juga didakwa atas tuduhan “menguntungkan musuh” terkait dugaan pengiriman drone ke Korea Utara pada Oktober 2024, yang disebut bertujuan memicu respons Pyongyang dan menjadi pembenaran bagi rencana penerapan darurat militer.

Baca juga:  Korut Luncurkan Rudal ke Laut Jepang, Korsel Lontarkan Kecaman Keras