Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah menegaskan penanganan banjir dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jumat, 9 Januari 2026.
Pratikno menilai, persoalan banjir yang berulang di kawasan Jabodetabekpunjur tidak bisa ditangani secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah agar upaya pengendalian banjir berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah, dan melibatkan multi sektor terkait dari hulu sampai hilir," ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 10 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, banjir sepanjang 2025 di wilayah Jabodetabekpunjur telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Kerugian ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, sementara ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.
Kemudian, Pratikno menjelaskan bahwa sejumlah faktor memperparah risiko banjir, mulai dari menurunnya tutupan hutan di kawasan hulu yang mengurangi daya serap air, penyempitan sungai akibat sedimentasi dan tumpukan sampah di hilir, hingga pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang.
Selain itu, kawasan pesisir yang semakin luas berada di bawah permukaan laut turut meningkatkan potensi banjir.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menyepakati lima pilar penanganan terpadu DAS Ciliwung.
Pilar tersebut mencakup penguatan infrastruktur pengendalian banjir, percepatan reforestasi kawasan hulu, penguatan regulasi dan tata ruang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat, hingga penegakan hukum dan administrasi terhadap pemanfaatan lahan bermasalah.
Pratikno menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat kawasan DAS Ciliwung dan sekitarnya dihuni sekitar 3,5 juta penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi.
Lebih lanjut, ia pun menekankan pentingnya kehadiran negara yang kuat melalui kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurut Pratikno, sinergi tersebut menjadi kunci untuk melindungi warga sekaligus meminimalkan risiko banjir dan longsor di masa mendatang.
"Ini adalah persoalan yang sangat serius dan membutuhkan respons serta dukungan nyata dari pemerintah bagi seluruh masyarakat," tegasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
