Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, IKN
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menarik minat dunia usaha. Otorita IKN secara resmi menggandeng lima investor melalui penandatanganan tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) serta Akta Notarial di Kantor Balai Kota Otorita IKN.
Adapun lima perusahaan yang terlibat yakni PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya. Para investor ini akan mengembangkan sektor kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga guna mendorong aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memberikan apresiasi tinggi atas kepercayaan para pelaku usaha. Ia mengajak para investor untuk segera merealisasikan pembangunan di lapangan.
“Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin, kita yang akan menandatangani perjanjian kerja sama investasi hari ini akan segera melakukan pembangunan. Sampaikan juga berita ini ke rekan bisnis bapak-bapak sekalian, ayo berinvestasi ke IKN, pasti akan kami teruskan,” tegas Basuki dalam keterangannya dikutip pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menargetkan proyek-proyek ini mulai berjalan pada pertengahan tahun 2026 mendatang.
“Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama (PKS) ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Dan saat ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan juga perizinannya,” ulas Roi.
Sementara itu, perwakilan PT Batara Maduma Prospernusa, Bob Yanuar, menyatakan rasa bangganya bisa berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Ia menilai perkembangan IKN di bawah kepemimpinan Basuki sangat progresif.
“Terima kasih, kami diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, saya pikir dan saya amati dengan kepemimpinan bapak Basuki, kemajuan dan perkembangannya luar biasa,” kata Bob.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan peran swasta dalam infrastruktur nasional, sesuai Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022. Masuknya tujuh proyek baru ini sekaligus menjadi bukti kuatnya kepercayaan pasar terhadap visi Nusantara sebagai pusat ekonomi baru Indonesia pada 2028.
Editor: Redaktur TVRINews
