Ketegangan antara pemerintah Suriah dan pasukan Kurdi akhirnya meledak menjadi bentrokan terbuka di kota Aleppo, Suriah utara. Sejak Selasa (6/1), sedikitnya 12 warga sipil tewas. Sejumlah serdadu pemerintah dan seorang gerilyawan Kurdi juga dilaporkan meninggal, menurut Lembaga Pemantau Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di London. Lebih dari 60 orang lainnya mengalami luka-luka.
Baku tembak teranyar turut menciptakan gelombang pengungsian. Komite Tanggap Darurat Aleppo mencatat sekitar 142 ribu warga telah mencari perlindungan hingga Kamis (8/1). Sekolah-sekolah ditutup. Lalu lintas udara dari dan ke bandara Aleppo juga dihentikan.
Pemerintah Suriah di Damaskus menyatakan operasi militer di Aleppo "semata-mata bertujuan menjaga keamanan dan mencegah aktivitas bersenjata di kawasan permukiman." Pemerintah kemudian menetapkan Sheikh Maqsoud dan Achrafieh — dua distrik yang dikuasai Kurdi — sebagai "zona militer tertutup", setelah koridor kemanusiaan dibuka pada Rabu dan Kamis hingga tengah hari. Meski demikian, sekitar 100 ribu warga diperkirakan masih terjebak di medan perang.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF,) yang didominasi etnis Kurdi dan menjalankan administrasi kota, membantah adanya target militer di wilayahnya. Mereka menuduh tentara Suriah menyerang warga sipil dan memperingatkan eskalasi di Aleppo dapat menyeret Suriah kembali ke perang terbuka.
"Pertempuran ini berdampak langsung terhadap stabilitas Suriah," kata Nanar Hawach, analis senior Suriah dari International Crisis Group, kepada DW. Menurut dia, jika kebuntuan berlarut, kekerasan lokal berpotensi menyebar ke wilayah lain.
Ketika kedua pihak saling tuding jadi biang masalah, mediator Amerika Serikat dan Turki berupaya meredakan ketegangan. PBB juga ikut angkat suara. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyerukan semua pihak untuk "segera menurunkan eskalasi, menahan diri semaksimal mungkin, dan mengambil langkah-langkah guna mencegah jatuhnya korban sipil lebih lanjut." Dia mendesak dimulainya kembali perundingan untuk mengimplementasikan kesepakatan Maret.
Kesepakatan damai yang rapuhPada 10 Maret 2025, tiga bulan setelah tumbangnya Bashar Assad dalam serangan kilat kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham, SDF menandatangani perjanjian integrasi dengan Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa. Perjanjian itu tidak cuma mengakhiri permusuhan antara pasukan Suriah yang didukung Turki dan pasukan Kurdi yang didukung Amerika Serikat, melainkan juga membuka jalan bagi penyatuan Suriah.
Kesepakatan tersebut mengatur bahwa wilayah Kurd i— berpenduduk sekitar 2,5 juta orang dan kaya sumber minyak serta energi—akan berada di bawah kendali pemerintah pusat. Komunitas Kurdi diakui sebagai bagian dari negara Suriah yang bersatu.
Namun, titik paling krusial adalah rencana penggabungan sekitar 60 ribu pejuang Kurdi ke dalam tentara nasional Suriah sebelum akhir 2025. Selama sepuluh bulan terakhir, proses negosiasi acap tersendat. Bentrokan terbaru pecah tak lama usai tenggat waktu terakhir dinyatakan lewat.
Julien Barnes-Dacey, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations, menilai kebuntuan ini berakar pada perbedaan politik mendasar. "Pemerintah menginginkan kontrol terpusat, sementara SDF mendorong model federal yang memberi mereka otonomi regional yang kuat," ujarnya.
Tujuan yang Sulit DidamaikanGuido Steinberg, peneliti senior Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, menyebut posisi kedua pihak nyaris mustahil dipertemukan. "Bagi etnis Kurdi, menyerahkan senjata sama dengan bunuh diri, melihat apa yang terjadi pada komunitas Alawi dan Druze," katanya, merujuk pada kekerasan terhadap minoritas sejak al-Sharaa berkuasa.
Menurut Steinberg, Damaskus memang menginginkan negara kesatuan, namun terlalu lemah untuk memaksa Kurdi melucuti senjata tanpa bantuan Turki. "Tanpa Ankara, itu tidak akan terjadi," ujarnya. Tapi dia juga meragukan Turki akan turun tangan secara militer mengingat situasi politik dalam negeri.
Turki menganggap SDF sebagai organisasi teroris karena kaitannya dengan Partai Buruh Kurdistan (PKK) yang kini telah dibubarkan. Di sisi lain, Presiden Recep Tayyip Erdogan membutuhkan dukungan politisi pro-Kurdi untuk mengamankan amendemen konstitusi demi masa jabatan keempat pada pemilu 2028. Sebuah operasi militer terhadap etnis Kurdi di Suriah dikhawatirkan akan memperkuat sentimen negatif terhadap Erdogan,
Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki, Kamis lalu, menyatakan militernya siap "mendukung" Suriah bila diminta. Namun pernyataan lain menegaskan operasi di Aleppo sepenuhnya tanggung jawab tentara Suriah, dengan Turki lebih memposisikan diri sebagai penopang de-eskalasi. Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus, mengatakan Ankara siap "memberikan segala bentuk dukungan untuk segera mengakhiri bentrokan dan memulihkan stabilitas."
Krisis kemanusiaan memburukDi tengah tarik-menarik politik dan militer, warga sipil kembali menanggung beban terberat. Nanar Hawach mengingatkan bahwa kekerasan di timur laut Suriah memperparah krisis kemanusiaan yang telah rapuh akibat lebih dari satu dekade perang saudara, gempa besar Februari 2023, serta musim dingin ekstrem 2025–2026.
"Sekali lagi, puluhan ribu pengungsi membutuhkan tempat berlindung. Jika pertempuran berlanjut, layanan publik yang sudah kewalahan akan semakin tertekan," ujarnya.
PBB mencatat, dari kebutuhan dana USD112 juta untuk bantuan musim dingin, baru USD29 juta yang terkumpul — menyisakan defisit 74 persen. Prioritas mendesak meliputi pemanas darurat, perbaikan tempat tinggal, distribusi perlengkapan musim dingin, dan pembukaan akses jalan bagi bantuan kemanusiaan. Semua itu kini terhambat kekurangan dana dan situasi keamanan yang kian memburuk.
Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor Yuniman Farid
width="1" height="1" />
(ita/ita)
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F02%2F28%2F5f931833296f60b75532ba9d15ab911f-IMG20250227101356.jpg)
