Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Banda Aceh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan penyaluran dana desa di wilayah terdampak bencana akan disesuaikan dengan skema relokasi penduduk dan kondisi desa pascabencana. Kebijakan tersebut diambil karena sejumlah desa terdampak bencana tidak lagi memiliki wilayah dan penduduk yang utuh.
Hal itu disampaikan Tito dalam konferensi pers Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
"Tentu tidak bisa langsung disalurkan sekarang, karena ada desa yang secara fisik sudah tidak ada, penduduknya juga sudah mengungsi atau direlokasi. Maka sementara dananya di-hold dulu," kata Tito, dikutip dari TVR Parlemen, Sabtu, 10 Januari 2026.
Menurut Tito, penyaluran dana desa akan dilakukan setelah proses relokasi warga selesai dan status administratif desa menjadi jelas. Pemerintah akan melakukan penyesuaian berdasarkan jumlah penduduk dan kelayakan desa pascarelokasi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa apabila warga direlokasi dan membentuk desa baru, maka dana desa akan dihitung kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jika jumlah penduduk tidak memenuhi syarat sebagai desa, maka wilayah tersebut bisa digabung dengan desa terdekat.
"Kalau masih layak menjadi desa, ada threshold dan benchmark-nya, termasuk jumlah penduduk. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka bisa digabung ke desa sebelah, dan anggarannya mengikuti desa tersebut," jelasnya.
Kemudian Tito menambahkan, dalam proses ini pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), agar penyaluran anggaran tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kita tidak ingin salah sasaran. Dana desa harus jelas disalurkan untuk siapa dan digunakan untuk apa, terutama di wilayah yang terdampak longsor dan banjir besar," tegasnya.
Editor: Redaktur TVRINews
