JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait dugaan korupsi suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
"Terkait koordinasi KPK dengan Kementerian Keuangan itu secara berkelanjutan terus dilakukan,"
BACA JUGA:Eks Ajudan Mendominasi Ring 1 Prabowo Dinilai Bikin Komunikasi Presiden Terhambat
BACA JUGA:SD Distrik Dekai Dibakar Habis TPNPB, Polres Yahukimo Bebaskan 6 Warga
kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 10 Januari 2026.
"Tentunya tidak hanya dalam rangka penindakan saja, tapi dalam konteks pendidikan antikorupsi maupun pencegahan korupsi," lanjutnya.
Budi menambahkan, KPK dalam kerja sama dengan Kemenkeu dengan melalui instrumen pelaporan gratifikasi maupun LHKPN.
BACA JUGA:KPK Sita Barang Bukti Senilai Rp 6 Miliar Rupiah Dari OTT di Lingkungan Ditjen Pajak
BACA JUGA:Diduga Triliunan Aset Sitaan Koruptor Diobral, Ada Apa dengan Jampidsus?
"Ya, di mana dalam instrumen gratifikasi misalnya, KPK juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pendirian adanya UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi," ucapnya.
Ia mamastikan bahwa Kemenkeu turut mendukung adanya praktik korupsi. Tidak terlepas, dalam lingkungan Kemenkeu itu sendiri.
"Tentunya ya, karena korupsi sebagai musuh bersama tentu semua pihak mendukung langkah-langkah upaya penindakan, langkah-langkah pemberantasan korupsi," tegasnya.
Diketahui, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyebut bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Utara terkait penganturan pajak di sektor pertambangan.
BACA JUGA:Terungkap! OTT KPK di Kanwil Pajak Jakut Libatkan Perusahaan Tambang Swasta
BACA JUGA:Aplikasi Bantu Cari Hadirkan Solusi Pencarian Berbasis Solidaritas
- 1
- 2
- »
