SATUAN Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkapkan empat permasalahan utama yang harus segera dituntaskan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatra.
Temuan ini merupakan hasil koordinasi lapangan selama periode 1-5 Januari 2026 yang menempatkan aspek mitigasi banjir susulan sebagai prioritas tertinggi.
Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, menjelaskan bahwa normalisasi sungai menjadi poin pertama yang mendesak untuk diselesaikan. Menurutnya, banyak aliran sungai yang saat ini tersumbat sisa-sisa kayu, sehingga berpotensi memicu banjir bandang kembali jika hujan turun.
"Sesuai arahan Ketua Satgas (Sufmi Dasco Ahmad), kami meminta bupati menetapkan prioritas. Sungai ini dulu yang kita kejar agar tidak ada banjir susulan," ujar TA Khalid dalam Rapat Koordinasi Satgas Galapana dengan Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Permasalahan kedua yang menjadi fokus adalah pembukaan akses jalan menuju wilayah-wilayah yang masih terisolir akibat longsor. Sementara poin ketiga adalah penyediaan 15.000 unit hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Khalid mengungkapkan bahwa pihaknya berperan aktif dalam mengatasi kendala administratif di lapangan, termasuk masalah sengketa lahan untuk pembangunan huntara.
"Salah satu masalahnya pengadaan tanah. Seperti di Aceh Tamiang, sempat terjadi miskomunikasi terkait lahan PTPN, namun alhamdulillah saat ini sudah selesai," jelas legislator asal Dapil Aceh II tersebut.
Poin keempat adalah percepatan pembersihan rumah warga yang masuk kategori rusak ringan. Khalid menilai jika rumah warga segera dibersihkan, ketergantungan masyarakat terhadap huntara dapat diminimalisir.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan data terkini mengenai kondisi daerah terdampak. Berdasarkan penilaian top-down, terdapat 15 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang statusnya masih belum kembali normal.
"Di Aceh ada 7 wilayah termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Di Sumatra Utara ada 5 wilayah seperti Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Sedangkan di Sumatra Barat ada 3 daerah, dengan Kabupaten Agam tercatat memiliki kondisi terberat," papar Tito.
Tito menegaskan pentingnya validasi data langsung dari kepala daerah agar pemetaan masalah lebih akurat. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyatukan gerak agar proses pemulihan infrastruktur serta ekonomi di wilayah terdampak Sumatra dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. (H-4)
