Pantau - Gelombang gugatan terhadap kecerdasan buatan (AI) terus menguat di berbagai negara, memperlihatkan kecenderungan bahwa saat teknologi melukai ruang digital, alatnya yang lebih dulu disalahkan dibanding penggunanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, AI tidak lagi hanya tampil sebagai inovasi, tapi mulai muncul sebagai “terdakwa” di mata publik.
Contohnya, ChatGPT digugat karena dianggap memberi panduan bunuh diri, sementara Grok milik Elon Musk dikritik karena memunculkan gambar pornografi nonkonsensual, termasuk yang melibatkan anak-anak dan figur publik.
AI Bukan Pelaku, Tapi Alat: Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab?Publik sering kali menyebut bahwa AI “menghasilkan”, “mengajarkan”, atau “memberi”—seolah AI memiliki niat dan kesadaran.
Padahal, AI tidak memiliki kehendak, tidak memulai percakapan, dan tidak memiliki tujuan.
AI hanya merespons input manusia berdasarkan pola data yang telah diprogramkan.
Kasus Grok mencontohkan pola tersebut: awalnya fitur pembuatan gambar dibuka untuk publik, lalu digunakan untuk membuat konten vulgar dengan mengunggah foto dan memberi permintaan eksplisit.
Akibatnya, terjadi banjir konten pornografi nonkonsensual sebelum akhirnya fitur itu dibatasi.
AI lalu disalahkan, meski:
Tidak bisa membela diri
Tidak bisa menuntut balik
Tidak memiliki kesadaran moral
Pertanyaannya, apakah menyalahkan AI menyelesaikan masalah? Atau justru menutupi peran manusia sebagai pengguna?
Filsuf seperti Martin Heidegger dan Neil Postman mengingatkan bahwa teknologi tidak pernah netral secara sosial, tetapi selalu netral secara moral.
Nilai moral muncul dari bagaimana manusia menggunakannya.
Jika penilaian moral berhenti, maka alat secanggih apa pun bisa berubah menjadi ancaman.
Pisau tidak dipenjara meski bisa melukai. Kamera tidak diseret ke pengadilan meski bisa melanggar privasi.
Internet pun tidak dihukum meskipun menyebar kebencian.
Namun saat AI disalahkan, risiko sesungguhnya justru terabaikan: penyalahgunaan oleh manusia, desain sistem yang lalai, dan rendahnya literasi digital.
Negara Bertindak: Bukan Menghakimi Mesin, Tapi Membatasi DampaknyaDi tengah maraknya konten berbahaya, negara tidak bisa tinggal diam.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memutus akses sementara terhadap aplikasi Grok menyusul penyebaran konten pornografi palsu berbasis AI.
Deepfake seksual nonkonsensual dinilai melanggar hak asasi manusia, martabat, dan keamanan warga digital—terutama perempuan dan anak.
Pemerintah menegaskan bahwa yang dihentikan adalah dampaknya, bukan teknologinya.
Platform diminta memberikan klarifikasi, menunjukkan bahwa tanggung jawab juga ada pada penyedia sistem.
Langkah ini menunjukkan pendekatan negara sebagai penjaga ruang digital, bukan pengatur pikiran manusia.
Negara lain juga mengambil langkah serupa:
Uni Eropa menuntut akuntabilitas pengembang AI
India mengancam mencabut perlindungan hukum bagi platform yang lalai
Inggris memanggil para pengembang AI untuk dimintai penjelasan
Regulasi menjadi alat bersama untuk membatasi risiko tanpa mematikan inovasi.
Namun setinggi apa pun pagar dibangun, semua akan sia-sia jika akal manusia sebagai pemilik niat memilih berhenti bekerja.
Tanggung jawab tetap melekat pada manusia:
Hanya manusia yang punya kehendak
Hanya manusia yang bisa menyalahgunakan
Hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban moral
Ketika alat disalahkan, manusia bisa terlihat sebagai korban pasif dari ciptaannya sendiri.
Namun kenyataannya, tanpa kebijaksanaan manusia, teknologi hanya akan mempercepat kekacauan.
Jika akal asli tidak digunakan, maka seketat apa pun pengawasan, AI akan terus dijadikan kambing hitam.
