Rakernas PDI-P, Megawati Ingatkan Bahaya Deforestrasi dan Ketegangan di Venezuela

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka langsung rapat kerja nasional pertama partainya tahun ini di Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Sederet pesan keras, di antaranya deforestrasi dan ketegangan di Venezuela, disampaikan kepada para kader dalam sesi pembukaan yang digelar tertutup. Apa saja isinya?

Gambar banteng hitam berjaket merah terpampang pada pintu masuk Beach City International Stadium, di Ancol, Jakarta, Sabtu siang. Orang-orang berkemeja merah dengan lambang banteng hitam di lengan datang berbondong-bondong memasuki pintu itu. Mereka adalah para kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang hari itu akan mengikuti rapat kerja nasional pertamanya tahun ini.

Jelang pukul 14.00 WIB, sebagian kader yang belum memasuki ruangan bertahan di lobi. Mereka berbaris di kiri dan kanan jalan menuju eskalator memasang wajah semringah. Sesaat kemudian, mereka langsung menyambut hangat kehadiran Megawati yang datang didampingi putranya, Prananda Prabowo. Sejumlah elite yang ikut menyambut antara lain Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, yang sama-sama berasal dari partai itu.

Para elite partai itu lalu mengantarkan Megawati menuju ruangan utama dimulainya acara rapat kerja nasional (rakernas). Kebetulan rapat itu diselenggarakan bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun ke-53 partai tersebut. Untuk itu, acaranya diselingi pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur.

Dalam suasana ulang tahun itu, dalam pidato politiknya, Megawati mengajak para kadernya untuk berpikir kritis atas kondisi terkini, dari lingkup nasional, internasional, hingga situasi dalam partainya sendiri. 

”Sebelum saya menyampaikan pidato politik ini, izinkan saya, atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana hidrometeorologi yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak,” tutur Megawati memulai pidatonya. 

Megawati melanjutkan pidatonya dengan membahas aksi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Baginya, intervensi militer semacam itu menjadi ancaman serius.

Lalu, Megawati menyebut, pemulihan bencana itu membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pihaknya pun meminta para kadernya ikut turun membantu sesama rakyat yang sedang tertimpa musibah itu. Baginya, kemauan kader untuk bergotong royong menolong warga yang kesusahan termasuk bentuk pengabdian sebagai kader.

”Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja? Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDI-P. Mau? Buktikan,” kata Megawati menegaskan. 

Megawati melanjutkan pidatonya dengan membahas aksi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Baginya, intervensi militer semacam itu menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa-bangsa. Pihaknya pun mengecam keras tindakan neokolonialisme yang masih berlangsung pada era modern. 

Menurut Megawati, tindakan agresi sepihak itu mencederai semangat perdamaian dunia yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia turut mengingatkan bahwa Indonesia juga memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap bentuk-bentuk penjajahan. Salah satunya dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang berhasil membangun solidaritas negara-negara di dua benua tersebut kala itu. 

”Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern yang mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip dasar hubungan antarbangsa. Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain,” papar Megawati. 

Megawati menyatakan, kekerasan militer tidak akan pernah bisa dijadikan tumpuan untuk membangun peradaban dan demokrasi. Sebagai pucuk pimpinan PDI-P, ia menyerukan agar segala konflik global diselesaikan melalui jalur diplomasi. 

”Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata. Keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa,” ujar Megawati, yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh kader. 

Kritik keras Megawati atas kondisi geopolitik global berlanjut pada kritik lainnya soal kerusakan lingkungan. Ia menyinggung terjadinya bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Acah bukan semata-mata akibat hujan ekstrem. Kejadian itu turut dipengaruhi kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. 

Megawati menilai kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan. Alih-alih menjadi kawasan penyangga, area hutan justru berubah menjadi kawasan eksploitatif. Ia menyoroti pembukaan hutan yang kemudian hanya ditanami tanaman monokultur. Imbasnya, alam kehilangan kemampuannya menyerap air sehingga mengakibatkan terjadinya bencana. Korbannya adalah rakyat kecil yang sayangnya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

”Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ujar Megawati. 

Megawati menilai, kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan.

Megawati menegaskan, partainya menolak pembangunan yang melulu mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan keadilan ekologis. Ia kembali mengingatkan pesan ayahnya, yang juga Presiden ke-1 RI Sukarno, mengenai pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa, pada 1946 silam. Ia menilai, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini menjadi bentuk kemunduran bagi nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

”Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” ujar Megawati. 

Untuk itu, jelas Megawati, identitas sebagai kader bukan sebatas mengenakan atribut partai. Hendaknya para kader juga memegang tanggung jawab sejarah dalam setiap langkah politik mereka. Ia mendorong para kader agar ikut menjaga pandu, atau penuntun arah, yang menjaga kelestarian Ibu Pertiwi. 

Para kader, lanjut Megawati, juga diberi peringatan keras ihwal etika dan moralitas dalam berpolitik. Ia melarang para kadernya menjadi bagian dari sistem yang merusak alam demi kepentingan sesaat. 

”Menjadi pandu Ibu Pertiwi berarti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara kekuasaan dan moral, antara pembangunan dan keadilan. Berani mengatakan tidak pada kebijakan yang merusak bumi. Berani melawan keserakahan yang mengorbankan rakyat,” ujar Megawati. 

Tak lupa, Megawati mengingatkan para kadernya agar menjadikan politik sebagai jalan pengabdian. Semestinya politik diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Jangan semata-mata mendudukkannya sebagai jalur mencapai kekuasaan. 

Hilangnya dimensi moral, lanjut Megawati, akan membuat para kader menjauhi rakyat. Pasalnya, mereka melupakan tujuan dasar politik yang sejatinya guna memperjuangkan kesejahteraan bersama. Ditekankannya, politik harus dikembalikan pada nilai-nilai gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat. 

”Sejarah tidak akan bertanya berapa jabatan yang pernah kalian duduki. Sejarah akan bertanya, di pihak siapa kalian berdiri ketika kebenaran diuji,” kata Megawati menegaskan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, rapat kerja nasional tahun ini sengaja diadakan bertepatan dengan HUT ke-53 PDI-P. Keadaan itu mendorong segenap pihak menjadikannya momentum kritik dan otokritik, sekaligus evaluasi atas perjalanan kepartaian. Secara bersamaan, seluruh kader juga akan bersama-sama menjawab berbagai tantangan bangsa dan negara, serta menentukan arah masa depan. 

Lebih lanjut, jelas Hasto, rapat kerja nasional itu sekaligus menjadi tahapan lanjutan sesudah Kongres ke-6 PDI-P mengamanatkan semua kader saling berkonsolidasi di tingkat dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang. Seluruh konsolidasi itu berhasil diselesaikan pada akhir 2025. Dengan begitu, partai mengawali tahun baru ini dengan kesiapan menjalankan seluruh keputusan partai dengan struktur yang baru pula.

”Sehingga dalam pembukaan tadi, Ibu Ketua Umum (Megawati) mengingatkan tugas dan tanggung jawab kader PDI Perjuangan. Sampai beliau mengingatkan secara langsung bagaimana pentingnya posisi politik seluruh kader partai untuk membangun kesadaran ideologis, memiliki fighting spirit, dan terus mengorganisasi rakyat dengan turun ke bawah,” papar Hasto, seusai pembukaan, Sabtu malam. 

Persoalan nyata yang nantinya turut dibahas antara lain wacana pilkada tidak langsung, pemotongan transfer ke daerah, hingga potensi suara pemilih muda.

Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, keseriusan partainya mencari solusi atas permasalahan rakyat dituangkan dalam rapat kerja yang akan terbagi menjadi tujuh komisi. Jumlahnya meningkat dibandingkan setahun lalu yang hanya terdiri dari tiga komisi. 

Tujuh komisi itu terbagi ke dalam beberapa topik, yaitu sikap politik partai internal dan eksternal, program partai, pemenangan pemilu, pemuda dan komunikasi politik, perempuan, serta lingkungan. Adapun persoalan nyata yang nantinya turut dibahas antara lain wacana pilkada tidak langsung, pemotongan transfer ke daerah, hingga potensi suara pemilih muda.

”Komisi-komisi ini lebih fokus dan lebih substansial untuk menjawab berbagai macam tantangan ke depan, termasuk isu politik terkini akan dibahas dalam rakernas kali ini,” ucap Djarot. 

Sederet pesan telah disampaikan ketua umum partai berlambang banteng ini. Bahkan, pesannya terbilang cukup keras. Akankah dorongan semangat dari pucuk pimpinan diejawantahkan menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak ke publik?