Siapa Menentukan Musuh Dunia Atas Nama Kemanusiaan?

Di balik hampir setiap intervensi militer modern, selalu hadir bahasa yang terdengar mulia: perdamaian, kemanusiaan, penegakan hukum. Kata-kata ini disusun rapi dalam bingkai moral global, seolah tak menyisakan ruang untuk diperdebatkan.

Namun ketika bahasa itu diucapkan dari moncong senjata, pertanyaan mendasarnya justru mengemuka: Siapa yang berhak menentukan siapa musuh dunia?

Awal 2026 mencatat satu momen genting. Sebuah negara berdaulat tidak runtuh oleh perang terbuka, tetapi oleh narasi yang lebih dulu dibangun untuk membenarkannya.

Dunia memasuki tahun ini dengan guncangan geopolitik yang brutal. “Operation Southern Spear” yang dilancarkan Amerika Serikat ke Caracas, bukan sekadar operasi militer lintas batas.

Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro—di tanah kedaulatannya sendiri oleh pasukan asing—mengguncang salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum internasional modern: kedaulatan negara, sebagaimana dirumuskan sejak Perdamaian Westphalia 1648.

Washington mengajukan satu narasi tunggal: misi kemanusiaan atas tuduhan “narkoterorisme”. Namun di balik debu reruntuhan Caracas, pertanyaan yang lebih luas segera muncul: Apakah dunia sedang menyaksikan penegakan hukum internasional, atau justru lahirnya preseden baru berupa agresi yang dilegitimasi atas nama kemanusiaan?

Peristiwa di Venezuela tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari pola geopolitik yang berulang. Negara-negara tertentu secara konsisten ditempatkan dalam kategori “musuh global” melalui narasi yang diproduksi dan direproduksi secara sistematis.

Iran selama puluhan tahun diposisikan sebagai ancaman nuklir. Korea Utara dilabeli sebagai rezim irasional bersenjata nuklir. Negara-negara lain dicap sebagai sponsor terorisme, negara gagal, atau sumber instabilitas regional. Polanya nyaris selalu sama.

Dalam kerangka teori Manufacturing Consent yang diperkenalkan Noam Chomsky, opini publik internasional tidak terbentuk secara netral. Ia dikonstruksi melalui seleksi isu, pengulangan stigma, dan penghilangan konteks.

Sebelum sanksi ekonomi dijatuhkan, sebelum embargo diberlakukan, bahkan sebelum intervensi militer dilakukan, dunia telah lebih dulu diyakinkan bahwa sasaran tindakan tersebut memang layak “dihukum”.

Label “narkoterorisme” yang dilekatkan pada Venezuela hari ini mengingatkan pada narasi “senjata pemusnah massal” di Irak dua dekade silam. Keduanya berfungsi sebagai alat legitimasi moral, bukan sebagai hasil konsensus hukum internasional yang transparan. Dalam kondisi ini, agresi tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran kedaulatan, tetapi sebagai tindakan korektif yang dianggap perlu.

Kemanusiaan pun kehilangan maknanya sebagai nilai universal. Ia dipersenjatai (weaponized) menjadi instrumen untuk menyingkirkan kedaulatan.

Amerika Serikat kerap memosisikan diri sebagai penjaga perdamaian dan pelindung nilai-nilai kemanusiaan universal. Namun, sejarah pasca-Perang Dingin menunjukkan bahwa narasi tersebut hampir selalu berjalan beriringan dengan kepentingan strategis yang sangat konkret.

Negara-negara yang paling keras ditekan justru sering berada di kawasan dengan cadangan energi besar, posisi geopolitik strategis, atau potensi mengganggu stabilitas sistem ekonomi global yang berpusat pada satu poros kekuatan.

Venezuela, Iran, Irak, dan kawasan Teluk menjadi contoh bagaimana isu kemanusiaan, demokrasi, dan keamanan global berkelindan dengan kepentingan energi. Sementara Korea Utara—meski relatif miskin sumber daya alam—memiliki nilai strategis sebagai alat tekan geopolitik di Asia Timur.

Artinya, tidak ada intervensi yang sepenuhnya bebas nilai. Setiap narasi kemanusiaan selalu berdampingan dengan kalkulasi kekuasaan.

Di titik inilah analisis Realisme Politik-dari Thucydides hingga Kenneth Waltz-menemukan relevansinya. Dalam sistem internasional yang anarkis, negara kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, sementara negara lemah menanggung apa yang harus mereka derita.

Norma dan hukum internasional pun kerap bekerja secara selektif, bergantung pada siapa yang memiliki kekuatan untuk menafsirkannya.

Intervensi sepihak yang dibungkus dalih kemanusiaan juga menandai penyimpangan serius terhadap norma Responsibility to Protect (R2P). Prinsip ini sejatinya dirancang sebagai mekanisme kolektif di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Namun ketika R2P dijalankan secara sepihak, tanpa legitimasi multilateral yang jelas, ia kehilangan pijakan moralnya dan berubah menjadi alat kekuasaan.

Penggunaan hukum domestik suatu negara untuk menangkap atau mengeksekusi pemimpin negara lain di luar yurisdiksi wilayahnya menciptakan preseden berbahaya. Jika praktik semacam ini dinormalisasi, batas antara penegakan hukum dan agresi akan semakin kabur.

Sejarah telah memberi pelajaran yang tidak ringan. Demokrasi yang diimpor melalui moncong senapan kerap berakhir dengan negara gagal. Menyelamatkan rakyat tidak seharusnya dilakukan dengan menghancurkan martabat bangsanya.

Bagi Indonesia dan negara-negara Global South lainnya, krisis Venezuela patut dibaca sebagai peringatan serius. Di era dominasi informasi dan teknologi militer canggih, kedaulatan tidak hanya diserang melalui senjata, tetapi juga melalui narasi.

Pembunuhan karakter suatu negara sering kali menjadi tahap awal sebelum sanksi, isolasi, dan intervensi diberlakukan. Jika dunia terus membiarkan narasi tunggal menjadi dasar legitimasi tindakan sepihak, kekayaan alam, posisi strategis, atau pilihan politik yang berbeda dapat sewaktu-waktu dijadikan alasan bagi “penyelamatan” versi baru.

Pada akhirnya, kemanusiaan yang dipaksakan di ujung bayonet bukanlah pembelaan nilai universal, melainkan penaklukan yang berganti rupa. Dan ketika sebuah bangsa kehilangan kendali atas cerita tentang dirinya sendiri, kedaulatannya sesungguhnya telah lebih dulu runtuh—bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan.