Menkum Gelar Diskusi dengan Pemred Media Nasional, Bahas KUHP dan KUHAP hingga Posbankum

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi bersama para pemimpin redaksi (pemred) media nasional (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menggelar diskusi bersama para pemimpin redaksi (pemred) media nasional untuk membahas KUHP, KUHAP, transformasi digital, hingga pos bantuan hukum (posbankum).

Menteri Supratman menuturkan diskusi tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah selalu melakukan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat.

“Kami harus menjelaskan, apa yang menjadi pikiran, dan apa yang menjadi harapan presiden. Bagi kami sebagai pembantu presiden, kami tahu bahwa bapak presiden itu akan selalu konsentrasi, fokus untuk melaksanakan program yang beliau sudah pikirkan,” kata Supratman, Jumat (9/1/2026) sebagaimana keterangan yang diterima KompasTV.

Baca Juga: Terapkan KUHAP Baru, KPK Tidak Tampilkan Lagi Tersangka Suap dan Korupsi

Menurut Supratman, satu di antara program Kemenkum yang juga menjadi fokus presiden adalah membangun transformasi digital.

“Pertama kali saya jadi menteri, saya memang sudah canangkan, tidak boleh tidak, (pelayanan publik) harus digitalisasi. Digitalisasi akan membuat layanan makin mudah, dan memberi kepastian,” tuturnya.

Di samping itu, kata Supratman, presiden juga menekankan bahwa akses terhadap keadilan harus bisa dirasakan dan didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, Kemenkum menargetkan pembentukan posbankum untuk seluruh wilayah Indonesia hanya di 7.000 desa/kelurahan pada Tahun 2025.

“Tapi karena keinginan yang kuat untuk mewujudkan itu, teman-teman BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, hari ini sudah terbentuk (lebih dari) 76.000 posbankum di seluruh Indonesia, di 32 provinsi,” ujar Menkum.

Baca Juga: KPK tetapkan 5 Tersangka OTT Pegawai Pajak, Salah Satunya Kepala KPP Madya Jakut

Supratman menambahkan, kementerian juga memberikan gagasan untuk meloloskan pembiayaan berbasis intellectual property (IP) kepada konten kreator. Supratman berharap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak hanya memberi perlindungan semata, tetapi juga membentuk ekosistem supaya memberikan pengaruh terhadap pergerakan ekonomi.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV