Trump Disebut Siapkan Invasi Militer, Greenland Tolak Jadi Bagian Rakyat AS

Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan para panglima operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland. Merujuk pemberitaan Antara, laporan Daily Mail sejumlah sumber  menyebutkan sebagian perwira senior militer AS menentang rencana itu, tetapi penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut-sebut sebagai pendukung utamanya.

Disebutkan pula bahwa para pejabat Eropa khawatir Trump berusaha menjalankan rencana itu sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS yang akan berlangsung pada November. Pada Desember lalu, Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. 

Landry kemudian membenarkan bahwa AS berencana menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengungkapkan kegeramannya terhadap pernyataan Landry dan mengatakan akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan.

Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen dan PM Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan AS untuk tidak merebut pulau tersebut. Mereka juga menekankan perlunya penghormatan terhadap integritas teritorial bersama.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan otoritas Denmark pekan depan untuk membahas situasi di Greenland.

Hal itu disampaikan Rubio ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai alasan pemerintah AS tidak menerima tawaran Denmark untuk membahas situasi di Greenland dan apakah AS siap mengesampingkan kemungkinan intervensi militer.

Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan dalih keamanan nasional dan perlindungan terhadap "dunia yang bebas."

Mantan PM Greenland Mute Egede menanggapi bahwa pulau tersebut tidak dijual dan tidak akan pernah dijual. Namun, Trump menolak berjanji tidak menggunakan kekuatan militer untuk merebut kendali atas Greenland.

Greenland adalah koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga kini. Namun, sejak 2009 pulau tersebut memperoleh status otonomi yang memungkinkannya mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan sendiri. Selain kaya akan mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif.

Sementara itu, para pemimpin lima partai politik Greenland menyatakan mereka tidak ingin menjadi warga Amerika Serikat meski Presiden AS Donald Trump berencana mengambil alih wilayah semi-otonom Denmark itu.

"Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami tidak ingin menjadi orang Denmark, kami ingin menjadi orang Greenland," kata mereka dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat (9/1).

Para pemimpin itu juga menegaskan agar sikap AS yang "meremehkan" Greenland dihentikan. Mereka menyatakan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland. 

Pernyataan itu juga menyoroti bahwa wilayah kepulauan itu telah meningkatkan partisipasi mereka di kancah internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dialog tentang rencana Trump tersebut, kata mereka, harus didasarkan pada diplomasi dan prinsip-prinsip internasional.

Mereka mengumumkan bahwa sidang Inatsisartut (parlemen) akan dimajukan untuk memastikan "terjadinya debat politik yang adil dan komprehensif serta terjaminnya hak-hak rakyat" Greenland.