Aceh Timur, tvOnenews.com - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, melaporkan sejumlah kendala dalam pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang di Aceh Timur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian.
Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, kata Al-Farlaki, berkaitan dengan keterbatasan lahan yang sebagian besar berstatus Hak Guna Usaha (HGU) serta aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Kondisi tersebut dinilai menghambat penetapan lokasi pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana.
“Permasalahan lahan menjadi kendala utama. Sejumlah titik yang secara teknis layak untuk pembangunan Huntara ternyata berada di atas lahan HGU dan aset KAI. Hal ini sudah kami sampaikan langsung kepada Bapak Mendagri Tito Karnavian,” ujar Bupati Al-Farlaki.
Ia menegaskan, pembangunan Huntara merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih banyak warga korban banjir bandang yang hingga kini belum memiliki hunian sementara yang layak.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berupaya mencari solusi agar pembangunan dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Al-Farlaki, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan kemudahan regulasi, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga, agar pemanfaatan lahan untuk kepentingan kemanusiaan dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap ada solusi cepat dari pemerintah pusat, karena ini menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana,” tambahnya Al-farkaly.
Meski menghadapi sejumlah kendala, Pemkab Aceh Timur tetap melanjutkan pembangunan Huntara di beberapa lokasi yang status lahannya telah dinyatakan clear and clean, sembari menunggu tindak lanjut terkait lahan HGU dan aset KAI.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat proses pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian sementara yang layak bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Aceh Timur. (izr/muu)
