MADIUN (Realita) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Timur secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APPSI Kota Madiun serta pengurus komisariat pasar se-Kota Madiun, Sabtu (10/1/2026).
Kegiatan pengukuhan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Ketua DPW APPSI Jawa Timur, Adi Sucipto, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, serta sejumlah perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Madiun.
Dalam keterangannya, Ketua DPW APPSI Jawa Timur, Adi Sucipto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai pihak yang turut mendukung terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa APPSI hadir sebagai organisasi yang berkomitmen memberikan manfaat nyata bagi para pedagang pasar rakyat.
“Komitmen kami pastinya untuk memberikan manfaat bagi pedagang pasar,” ujar Adi.
Adi juga menyinggung sikap sejumlah kepala daerah di berbagai wilayah yang dinilai sangat terbuka dan kooperatif terhadap keberadaan APPSI. Ia mencontohkan Kota Batu dan kawasan Malang Raya sebagai daerah yang memiliki sinergi baik antara pemerintah daerah dan APPSI.
Menurutnya, menjadi hal yang ironis apabila masih ada kepala daerah yang enggan berkomunikasi atau bahkan terkesan menghindari APPSI.
“Di daerah lain, termasuk Kota Batu dan Malang Raya, kepala daerahnya sangat terbuka. Maka ironis sekali jika ada kepala daerah di suatu tempat yang tidak menanggapi kami, bahkan mungkin takut dengan kami. Ini sangat tidak masuk akal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa APPSI merupakan mitra strategis pemerintah dan tidak mungkin berseberangan dengan kebijakan negara. Ia mengingatkan bahwa Dewan Pembina APPSI secara nasional adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ketua Dewan Pembina APPSI ini adalah Presiden terpilih. Maka tidak mungkin kami melawan pemerintah, apalagi di daerah,” imbuhnya.
Terkait kebijakan organisasi secara nasional, Adi menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI kini akan langsung menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk komisariat pasar. Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi serta mempercepat pelaksanaan program pembinaan bagi pedagang pasar.
Menjawab tantangan era digital, Adi menegaskan bahwa digitalisasi pasar merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, pedagang pasar perlu didorong untuk beradaptasi dengan teknologi, dan pemerintah daerah diminta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
“Digitalisasi pasar adalah keniscayaan dan pemerintah daerah harus membuka ruang kolaborasi,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah pasar di daerah lain seperti Pasar Klewer Solo dan pasar-pasar di Surabaya yang mampu berkembang pesat berkat inovasi dan sinergi antara pedagang dan pemerintah. APPSI berharap dapat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan pasar rakyat di Kota Madiun.
“APPSI adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan pedagang pasar. Karena itu, penting bagi kami untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut pasar rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mayang Lili Marwati secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD APPSI Kota Madiun. Bersamaan dengan itu, pengurus komisariat pasar yang telah terbentuk juga turut dilantik.
Mayang menjelaskan bahwa ke depan APPSI Kota Madiun menargetkan pembentukan 17 komisariat pasar. Hingga saat ini, baru 8 komisariat yang terbentuk.
“Di Kota Madiun target kita ada 17 komisariat. Saat ini baru terbentuk 8 komisariat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat komisariat lainnya bisa segera bergabung,” ujarnya.
Dengan pelantikan ini, APPSI Kota Madiun diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan pedagang pasar rakyat serta menjembatani kepentingan pedagang dengan pemerintah daerah demi pengelolaan pasar yang lebih maju dan berdaya saing. yw
Editor : Redaksi
