jpnn.com, JAKARTA - Politikus muda PDI Perjuangan Seno Bagaskoro menyebut konstitusi Indonesia yang mengenal demokrasi bercorak presidensial, tidak mengenal prinsip oposisi dan koalisi.
Hal demikian dikatakan Seno demi menjawab pertanyaan awak media soal alasan PDIP yang memilih partai penyeimbang dibandingkan opisisi bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Pidato Saat Rakernas PDIP, Megawati Singgung Soal Politik Harus Dipakai Jadi Alat Pengabdian
"Tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," kata Seno dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).
Dia menuturkan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem presidensial hanya menjelaskan pihak yang ada di dalam atau di luar pemerintahan.
BACA JUGA: Disambut Prananda dan Hasto, Megawati Tiba di Lokasi Rakernas PDIP
PDIP, kata dia, sudah menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo dan siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis, sehingga mengambil sikap sebagai parpol penyeimbang.
"Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ungkapnya.
BACA JUGA: Prananda Prabowo Gagas Balai Kreasi, PDIP Instruksikan Tiap DPC Bina UMKM di Daerah
Seno menuturkan PDIP dalam saat genting seperti kejadian bencana alam di Sumatra, turut terjun membantu pemerintah dalam penanganan dan pemulihan warga terdampak.
Namun, kata Seno, sikap sebagai penyeimbang tak membuat PDIP sulit memilih langkah berbeda terhadap partai yang berada di dalam pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, PDIP terbukti bisa berbeda jalan dengan pemerintah dan partai di dalam rezim Prabowo ketika menyikapi wacana mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.
PDIP, ujarnya, konsisten menolak pilkada melalui DPRD karena demokrasi seperti itu menjauhkan rakyat dari pemimpin.
"Kalau dalam waktu pemilihan, dia sadar betul bahwa dia dipilih hanya oleh segelintir orang, tidak dipilih oleh mayoritas suara rakyat, maka tidak akan mungkin masalah-masalah rakyat yang begitu krusial itu bisa selesai," ungkapnya.
Seno mengatakan PDIP tidak khawatir menempuh jalan sunyi ketika konsisten menolak evaluasi sistem pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.
"Kami berani mengambil sikap yang tentu saja sangat berbeda, sangat kontras," ungkap dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
