FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior, Ruhut Sitompul, angkat bicara terkait kehadiran personel TNI dalam persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, beberapa waktu lalu.
Ruhut meminta Kejaksaan Agung lebih bijak dan proporsional dalam menyikapi pengamanan persidangan tersebut.
Ruhut menegaskan, meskipun terdapat nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan dan TNI, persidangan Nadiem tetap berada dalam ranah peradilan sipil, bukan peradilan militer.
“Kejaksaan Agung, aku mohon main cantik lah dikit walaupun ada MOU antara Lembaga Kejaksaan dan TNI,” ujar Ruhut di X @ruhutsitompul (11/1/2026).
Ia mengingatkan bahwa Nadiem diadili sebagai warga sipil, yakni mantan Menteri Pendidikan pada era Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan kasus korupsi.
“Tapi tolong diingat ini Peradilan Sipil bukan Peradilan Militer karena Pengadilan mengadili Nadiem sebagai Mantan Menteri Pendidikan Era Presiden RI ke 7, Jokowi, yang diduga terlibat Kasus Korupsi,” tegasnya.
Dikatakan Ruhut, proses hukum yang sedang berjalan masih panjang sehingga semua pihak diminta menghormati asas praduga tak bersalah.
“Sidangnya masih panjang, tolong ya aku ingatkan hormati asas praduga tak bersalah,” ucapnya.
Ruhut juga menyampaikan pandangannya sebagai sosok yang pernah menjadi pengacara bagi institusi TNI dan Polri, khususnya dalam perkara hak asasi manusia (HAM).
Ia mengaku memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap TNI sebagai lembaga negara.
“Aku sebagai yang pernah menjadi Lawyer TNI/POLRI masalah HAM sangat menghormati Lembaga ini jangan cemarkan Nama Besar TNI sebagai Stabilisator dan Dinamisator serta Katalisator,” tukasnya.
Ia menekankan bahwa TNI lahir dari rakyat dan seharusnya tetap berpihak pada rakyat, bukan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Kita semua Cinta TNI yang Lahir dari Rakyat dan untuk Rakyat bukan untuk menakut nakuti Rakyat Merdeka,” kuncinya.
Sebelumnya, suasana sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adiem Makarim sempat diwarnai teguran dari majelis hakim.
Teguran tersebut ditujukan kepada tiga prajurit TNI yang berada di dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Tiga prajurit TNI itu ditegur karena berdiri tepat di depan kursi pengunjung sidang, persis di dekat pintu kecil yang menjadi akses keluar-masuk para pihak berperkara.
Posisi tersebut dianggap mengganggu jalannya persidangan, termasuk aktivitas jurnalis yang meliput.
Peristiwa itu terjadi saat tim penasihat hukum Nadiem sedang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Ketika pengacara Nadiem, Dodi Abdul Kadir, hendak melanjutkan pembacaan eksepsi ke anggota tim kuasa hukum lainnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah tiba-tiba menginterupsi persidangan.
“Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?,” tanya hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.
Hakim kemudian meminta para prajurit TNI tersebut menyesuaikan posisi agar tidak mengganggu jalannya persidangan maupun kerja media.
“Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur,” hakim menuturkan.
“Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak,” lanjut hakim.
Menanggapi teguran tersebut, ketiga prajurit TNI itu kemudian mundur dan berpindah ke bagian belakang ruang sidang, dekat pintu keluar-masuk.
Setelah itu, majelis hakim mempersilakan tim kuasa hukum Nadiem untuk kembali melanjutkan pembacaan eksepsi. (Muhsin/fajar)
