Jakarta, IDN Times - Militer Myanmar kembali menggelar pemungutan suara pada Minggu (11/1/2026) dalam tahap kedua pemilu versi junta yang menuai kritik luas dari pengawas demokrasi internasional. Pemilihan ini berlangsung tanpa keikutsertaan partai National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya memenangkan dua pemilu nasional terakhir sebelum dibubarkan usai kudeta 2021.
Pemungutan suara digelar di puluhan daerah pemilihan, termasuk Kawhmu, wilayah yang pernah diwakili langsung oleh Aung San Suu Kyi. Junta militer menyatakan pemilu tiga tahap tersebut bertujuan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, meski banyak pihak menilai proses ini hanya upaya memperpanjang cengkeraman militer atas kekuasaan.
Sejak menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021, militer Myanmar menahan Suu Kyi, membatalkan hasil pemilu 2020, dan membawa negara itu ke dalam konflik bersenjata berkepanjangan. Perang saudara antara junta dan kelompok perlawanan kini masih berlangsung di berbagai wilayah.
Tanpa partai oposisi utama dan dengan banyak daerah pemungutan suara dibatalkan akibat konflik, pemilu ini dipandang tidak kredibel oleh kelompok HAM dan pengamat internasional.
