Motif Trump dalam Opsi Operasi Militer ke Kolombia: Keamanan atau Imperialisme?

Presiden Donald Trump tak henti-hentinya membuat guncangan terhadap perpolitikan global di awal tahun 2026 ini. Setelah menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan rencana akuisisi Greenland, Trump kembali memberikan pernyataan yang kontroversial.

Pernyataan tersebut mengenai membuka opsi untuk melakukan operasi militer ke Kolombia. Bahkan, Trump juga sempat memanggil presiden Kolombia, Gustavo Petro untuk datang ke Gedung Putih. Dikutip dari CNN, Petro menyampaikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Trump. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya setuju untuk kembali menjalin hubungan langsung, baik di tingkat kementerian luar negeri maupun kantor kepresidenan.

Imbas dari pernyataan tersebut, ribuan demonstran turun ke jalan di berbagai kota di Kolombia yang memprotes ancaman Trump untuk operasi militernya di wilayah Kolombia. Washington Blade melaporkan, para pengunjuk rasa yang berkumpul di Plaza Bolívar di Bogotá membawa spanduk yang bertuliskan, salah satunya “Petro tidak sendirian”. Petro termasuk di antara mereka yang berbicara.

Dikutip dari The Guardian, tindakan yang dilakukan oleh Trump tidak dapat dibenarkan. “Menurut saya, apa yang terjadi di Venezuela adalah ilegal,” kata Petro kepada ribuan pendukung yang berkumpul di sebuah unjuk rasa di alun-alun Bolívar di ibukota Kolombia, Bogotá.

Hubungan AS-Kolombia dan Ancaman Trump

Penelitian yang ditulis Koskinen (2013) yang berjudul “Colombia: U.S. relations and the FARC peace process”, dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara tersebut memiliki kemitraan termasuk mencakup counterterrorism, dengan Kolombia muncul sebagai pemimpin regional dalam menyediakan pelatihan keamanan dan kontra-narkotika di seluruh belahan bumi. Di sisi lain, AS terus mendukung Kolombia dalam perjuangannya yang berkelanjutan melawan perdagangan narkoba dan kelompok bersenjata ilegal.

Namun, anehnya justru Trump menuduh Petro terlibat dalam kasus tersebut. Dilansir dari Al Jazeera, Trump berulang kali menuduh pemerintahan Petro, tanpa bukti, telah memfasilitasi aliran kokain yang stabil ke AS, dan menjatuhkan sanksi kepada pemimpin Kolombia itu pada bulan Oktober. Parahnya lagi, Trump menggambarkan Petro sebagai "orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat" dan bahwa dia harus "berhati-hati" setelah serangan AS terhadap Venezuela.

Narasi tersebut lagi-lagi menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Manuver tersebut berpotensi melanggar kedaulatan suatu negara. Ancaman tersebut tidak mencerminkan narasi mereka sebagai penjaga perdamaian. Justru intervensi-intervensi semacam ini dapat memicu pergolakan.

Bahkan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh AS dalam beberapa waktu terakhir dinilai sebagai bentuk penjajahan baru. Reimont Otoni, seorang anggota parlemen sayap kiri Brasil yang memimpin protes di luar konsulat AS di Rio menyebutkan bahwa tindakan AS merupakan bentuk imperialisme sebagaimana yang disadur dari The Guardian. “Ini hanyalah penegasan imperialisme Amerika Utara… Trump ingin menguasai cadangan minyak terbesar di dunia… dan mendominasi Venezuela.”

Menurut Johan Galtung (1971), imperialisme dimaknai sebagai suatu proses di mana suatu negara atau kekuatan mengendalikan dan mendominasi negara lain dalam hal politik, ekonomi, dan militer demi kepentingan dan keuntungan negara penguasa. Di era kontemporer seperti ini, terutama setelah perjanjian Westphalia pada tahun 1648, tindakan imperialisme semacam ini tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dikarenakan konsep nation state telah mengakui kedaulatan secara jelas setiap negara bangsa, sehingga setiap negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain secara berlebihan.