Pilkada Lewat DPRD: Partai Vs Publik

SELEPAS tempo lalu (6/1) Partai Demokrat tentukan sikap, usulan Pilkada melalui DPRD sekarang didukung sebanyak 6 partai dengan 417 kursi di DPR.

Di sisi lain, PDIP tetap menolak dan berdiri sendiri dengan 110 kursi. Sikap PKS, yang memiliki 53 kursi, dalam posisi masih mengkaji.

Dengan konfigurasi semacam itu, dipastikan proposal Pilkada tak langsung bakal menang jika keputusan diambil lewat voting di DPR kelak. Dipastikan mereka bisa ubah UU Pemilu di Senayan.

Pada sayap lain, akademisi, pengamat, aktivis pro demokrasi dan anasir masyarakat sipil menolak tegas usul itu.

Mereka memandang Pilkada via DPRD sama saja menarik mundur perjalanan demokrasi Indonesia ke masa pra reformasi.

Padahal praktik ini telah melembaga paling tidak selama dua dekade terakhir. Demokrasi langsung mendekatkan antara pemilik dan penerima mandat; Antara masyarakat sebagai basis konstituen dengan para calon kepala daerah.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pilkada langsung, Pilkada lewat DPRD&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMi8wNjA1MDA0MS9waWxrYWRhLWxld2F0LWRwcmQtLXBhcnRhaS12cy1wdWJsaWs=&q=Pilkada Lewat DPRD: Partai Vs Publik§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Di tengah perdebatan itu angin segar datang ketika Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei mereka (7/1). Temuannya solid, sebanyak 66,1 persen responden menolak wacana itu.

Baca juga: Alarm Kemunduran Demokrasi Lokal

Survei dilaksanakan Oktober 2025 dengan 1200 responden dan margin of error 2,9 persen. Dengan metode yang sama seperti ketika mereka lakukan survei politik atau quick count, LSI pastikan hasilnya menggambarkan realitas di lapangan.

Publik menolak

Hasil survei LSI memperlihatkan satu pesan yang tegas dan konsisten, mayoritas publik menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

Sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali, sementara yang menyatakan cukup setuju atau sangat setuju hanya 28,6 persen.

Proporsi responden yang tidak tahu atau tidak menjawab pun sangat kecil, 5,3 persen, menandakan sikap publik yang relatif jelas dan tegas.

Penolakan ini bersifat lintas kelompok dan tidak terfragmentasi oleh perbedaan latar belakang sosial.

Berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki (65,8 persen) maupun perempuan (66,4 persen) menunjukkan tingkat penolakan yang hampir identik.

Hal serupa terlihat pada latar domisili, di mana responden di desa maupun di kota sama-sama mencatat angka penolakan 66,7 persen. Hal itu menegaskan bahwa isu ini tidak bersifat urban-sentris.

Berdasar tingkat pendidikan, 73,5 persen responden tamat SD menolak. Sikap selaras, meski lebih rendah, juga terlihat pada responden tamat SMP, yakni sebesar 52,4 persen.

Sedangkan responden tamat SMA dan tamat D3 ke atas yang menolak, masing-masing sebesar 71,1 persen dan 61 persen. Hal itu menunjukkan bahwa isu ini menjadi concern semua lapisan masyarakat.

Dari sisi pendapatan, survei menunjukkan bahwa keberatan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD menjadi concern semua lapisan ekonomi.

Responden berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan mencatat penolakan 64,9 persen, kelompok Rp 2 juta–Rp 4 juta sebesar 65,9 persen, dan bahkan meningkat pada kelompok berpenghasilan di atas Rp 4 juta dengan 70 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Artinya, semakin tinggi pendapatan, penolakan cenderung kian menguat.

Dimensi demografis usia memberi gambaran yang lebih menarik. Generasi Z (usia di bawah 27 tahun) tampil sebagai kelompok yang paling keras menolak, dengan 84 persen menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali.

Penolakan juga kuat di kalangan Milenial (usia 28–43 tahun) sebesar 71,4 persen, disusul Generasi X (usia 44–59 tahun) sebesar 60 persen, dan Baby Boomers (usia di atas 60 tahun) sebesar 63 persen.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Pola ini mengindikasikan bahwa semakin muda generasi, semakin kuat preferensi terhadap mekanisme demokrasi langsung.