Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan audit ketat terhadap seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 untuk memastikan kualitas pekerjaan yang dibiayai pemerintah daerah.
Audit tersebut dilakukan sebagai dasar evaluasi sebelum Pemerintah Provinsi Jawa Barat melunasi sisa pembayaran proyek pembangunan.
Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan melunasi pembayaran secara penuh kepada kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki ketersediaan kas sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa pekerjaan pembangunan.
Pelunasan pembayaran tersebut bergantung pada hasil evaluasi dan audit langsung di lapangan.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar baru akan dilakukan setelah hasil pekerjaan diaudit secara menyeluruh.
Melalui audit tersebut akan diketahui apakah kualitas pekerjaan masuk kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.
Mantan Bupati Purwakarta itu menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan uang negara.
Ia menegaskan tidak akan menoleransi pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Pekerjaan pembangunan yang kualitasnya dinilai kurang baik dipastikan tidak akan dibayarkan secara penuh.
Sumber dana pelunasan sisa pekerjaan pembangunan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum.
Selain itu, pelunasan juga bersumber dari setoran pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah.
Dedi Mulyadi mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Kesadaran masyarakat tersebut dinilai secara langsung memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penguatan kapasitas fiskal tersebut mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat memenuhi kewajibannya.
