Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Dikritik Lebih Sering di Jakarta

JAYAPURA, KOMPAS - Publik mulai menyoroti kinerja Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang lebih sering berada di Jakarta. Peran maksimal mereka dinantikan menjembatani kepentingan rakyat Papua dengan pemerintah pusat.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Papua Velix V Wanggai menyatakan, sejak dibentuk pada Oktober 2025, para anggota komite masih bekerja. Meski secara kelembagaan masih bekerja di Jakarta, sejumlah anggota sudah mulai turun ke sejumlah daerah.

“Komite sedang mempersiapkan penguatan kelembagaan secara intensif, sembari memulai konsolidasi perencanaan kebijakan percepatan pembangunan Papua di tingkat pusat,” kata Velix dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Velix menyatakan, pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik. Namun, dia menyakinkan, selama tiga bulan terakhir, para anggota komite terus turun ke daerah-daerah di Papua.

Pada pertengahan Desember 2025, komite ini juga telah mendapat arahan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Dokumen ini resmi diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Dokumen yang berisi 19 program prioritas ini didorong menjadi pegangan bagi kepala daerah serta dua institusi percepatan pembangunan. Dua institusi itu adalah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (dibentuk pada 2023) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

“Langkah-langkah strategis dan teknis, baik di pusat maupun di daerah, telah disiapkan dan mulai dijalankan pada Januari 2026,” tutur Velix.

Sebelumnya, salah satu kritik datang dari Yones Wenda, tokoh rohani Papua. Yones mengatakan, para anggota komite justru lebih banyak berada di Jakarta dibandingkan ke Papua.

“Kami minta 10 pimpinan komite segera turun ke Papua,” ujar Yones.

Menurutnya, kehadiran langsung KEPP sangat dinantikan masyarakat Papua karena berperan sebagai jembatan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat.

“Jangan terlalu lama di Jakarta. Masyarakat Papua menunggu kehadiran komite ini,” ucapnya.

Anggota KEPP Papua, Paulus Waterpauw, meminta semua elemen masyarakat di Papua untuk bersabar. Dia menyebutkan, komite terus bekerja sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai langkah awal, lanjut Paulus, para anggota telah turun ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Daerah yang dikunjungi, di antaranya Manokwari, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Yalimo, Biak, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, hingga sejumlah daerah di Papua Tengah.

“KEPP Papua bukan lembaga eksekutor, melainkan lembaga yang berfungsi memediasi, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Paulus.

Secara terpisah, akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Cenderawasih Yakobus Murafer turut menyoroti komite ini. Dia menyatakan, lembaga yang dibentuk pemerintah pusat ini harus membuktikan misi yang digaungkan tentang percepatan pembangunan Papua.

Perhatian dari Presiden melalui pembentukan komite ini seharusnya menjadi jalan keluar dari berbagai isu di Papua yang tidak kunjung tuntas. Belakangan, di Papua, isu terkait masalah kesehatan, pendidikan, hingga isu keamanan ruang hidup masih terus dihadapi oleh masyarakat.

Jangan sampai aspirasi itu hanya sampai pada level diskusi atau koordinasi. Namun, kita butuh sinergitas dan kolaborasi hingga pada pengambilan kebijakan daerah yang berdampak

“Wajar masyarakat belum melihat dampak dari keberadaan komite ini, di tengah situasi dan masalah dasar yang belum terselesaikan. Apalagi daerah juga dihadapkan pada permasalahan fiskal di tengah upaya percapatan pembangunan ini,” ucap Yakobus.

Di sisi lain, lanjut Yakobus, masyarakat juga perlu menyadari lembaga ini tidak memiliki kewenangan luas dalam pengambilan kebijakan daerah.

Namun, tidak salah, jika publik berharap adanya perbaikan pengambilan kebijakan ketika lembaga ini bekerja secara maksimal. Apalagi, para anggota di komite ini merupakan para teknokrat dari berbagai latar belakang.

“Jangan sampai aspirasi itu hanya sampai pada level diskusi atau koordinasi. Namun, kita butuh sinergitas dan kolaborasi hingga pada pengambilan kebijakan daerah yang berdampak pada masyarakat,” ujarnya.