Pakar Ungkap Peran Penting Presiden Dewan HAM PBB, Posisi yang Disandang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mengungkap tugas Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kini diemban Indonesia.

Menurut Ani, Presiden Dewan HAM memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai negara, seperti Venezuela, Ukraina, dan Palestina.

“Dia pasti harus bertindak gitu ya, bertindak menggunakan institusi internasional untuk bikin resolusi supaya resolusi itu, secara politik nih, enggak bisa dibenarkan. ‘Lo yang terkena resolusi, lo tuh harus memperbaiki,” kata Ani saat ditemui di Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).

Baca juga: Kritik Pakar soal Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

“Kalau enggak (memperbaiki), lo akan di apa namanya kalau secara internasional tuh, dianggap negara barbar, enggak diajak main, diisolasi gitu loh kan. Ngeri kan negara kalau kayak gitu. Itu kalau kasus-kasus gede,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Presiden Dewan HAM juga memiliki kewenangan mengirim pelapor khusus ke suatu negara untuk menyelidiki kebenaran laporan.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=Indonesia Presiden Dewan HAM PBB, Dewan HAM PBB Indonesia, tugas dewan ham pbb, Presiden Dewan HAM PBB, Pelanggaran HAM Berat, indonesia menjadi dewan ham pbb pada tahun&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMi8xNjE3NTAzMS9wYWthci11bmdrYXAtcGVyYW4tcGVudGluZy1wcmVzaWRlbi1kZXdhbi1oYW0tcGJiLXBvc2lzaS15YW5nLWRpc2FuZGFuZw==&q=Pakar Ungkap Peran Penting Presiden Dewan HAM PBB, Posisi yang Disandang Indonesia§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

“Nah dia (Dewan HAM PBB) akan bilang, 'saya mau kirim pelapor khusus Papua ke Indonesia', gitu kan,” kata Ani.

Ani menilai, pengiriman pelapor khusus merupakan pesan politik yang kuat.

Baca juga: Dari Jakarta ke Jenewa, Tantangan Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB

Namun, keputusan untuk menerima atau menolak tetap berada di tangan negara yang bersangkutan karena berkaitan dengan kedaulatan nasional.

“Kalau negara yang mau dianggap dirinya beradab, civilized, dia mau berada di dalam kubu negara-negara elite di dalam konteks demokrasi dan HAM, dia akan peduli, dia akan ikuti (pesan tersebut),” ucap Ani.

Ani menegaskan, posisi Presiden Dewan HAM sejatinya memiliki kekuatan politik yang signifikan.

Oleh karena itu, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM dinilai sebagai capaian penting, mengingat rekam jejak HAM Indonesia pada masa lalu, terutama pada era Orde Baru.

Baca juga: Dipimpin Indonesia, Apa Itu Dewan HAM PBB dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Ia mengingatkan bahwa kasus Timor Timur, termasuk peristiwa Santa Cruz, sempat menempatkan Indonesia sebagai negara paria di mata internasional.

Cap sebagai pelanggar HAM saat itu berdampak luas, mulai dari sanksi ekonomi, pembatasan kerja sama pertahanan, hingga terhentinya hubungan dagang, investasi, dan beasiswa internasional.

Menurut Ani, perubahan posisi Indonesia dari negara yang terisolasi menjadi Presiden Dewan HAM menunjukkan adanya kemajuan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Namun, ia meragukan kemampuan Indonesia untuk mengeksekusi peran tersebut secara optimal.