Jakarta, tvOnenews.com - Komisi I DPR RI menegaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran harus menjadi fokus utama pemerintah.
Pernyataan itu berkaitan dengan situasi keamanan di Iran yang kian mengkhawatirkan, buntut gelombang demonstrasi besar.
Pasalnya aksi demonstrasi tersebut dilaporkan telah menewaskan ratusan orang.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengambil langkah cepat dan terukur untuk memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman.
“Keselamatan WNI adalah prioritas utama. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terlindungi,” kata Oleh Soleh, Senin (12/1/2026).
Ia menilai eskalasi demonstrasi di Iran yang semakin memanas dan mencekam tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi WNI yang berada di wilayah rawan konflik.
Oleh karena itu, Kemenlu diminta mengoptimalkan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran.
Menurutnya, KBRI perlu melakukan pemetaan lokasi WNI, memperkuat komunikasi darurat, serta menyiapkan langkah perlindungan maksimal agar tidak ada WNI yang terjebak di area demonstrasi.
“KBRI harus aktif memantau situasi dan memastikan tidak ada WNI yang berada di titik-titik demonstrasi. Kondisinya sangat berbahaya, jangan sampai ada korban dari warga kita,” ujarnya.
Oleh Soleh juga mendorong pemerintah menyiapkan rencana kontinjensi, termasuk opsi evakuasi, apabila kondisi keamanan di Iran terus memburuk.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif demi mencegah risiko yang tidak diinginkan.
“Jangan menunggu situasi semakin buruk. Negara harus hadir dan sigap melindungi warganya di luar negeri,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, Oleh Soleh memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di Iran serta mendorong koordinasi lintas kementerian untuk menjamin keselamatan seluruh WNI.
Diberitakan sebelumnya, aksi demonstrasi telah menyebar ke berbagai wilayah Iran selama dua pekan terakhir.
Aksi yang semula dipicu lonjakan inflasi tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan politik, termasuk desakan untuk mengakhiri pemerintahan ulama. (rpi/iwh)
