Kejari  Ikut Awasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Luwu

FAJAR, BELOPA — Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Luwu.

Program strategis nasional bidang pertanahan ini diduga  sering jadi ajang  pungutan liar (pungli) oleh petugas di tingkat bawah.

Humas yang juga Kasi Intel Kajari Luwu, Andi Ardiaman, mengatakan memasuki tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu bergerak cepat untuk memastikan program strategis nasional bidang pertanahan berjalan tanpa hambatan hukum.

“Kondisi  ini terlihat dari langkah kolaboratif yang dilakukan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Luwu dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Luwu dan Polres Luwu,” kata Ardiaman saat Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

dalam giat Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu pada Senin siang 12 Januari 2026.

Menurutnya, sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan persepsi mengenai regulasi pertanahan di tengah masyarakat.

Kawal administrasi sejak dini Kejaksaan Negeri Luwu, yang diwakili oleh PLH Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Luwy, Muh. Hendra beserta Kepala Sub Seksi Datun, sebagai narasumber kunci.

Menurutnya, kehadiran Korps Adhyaksa ini mempertegas tren penegakan hukum preventif, di mana Kejaksaan tidak hanya bertindak di ruang sidang, tetapi aktif mengawal proses administrasi negara agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam pemaparannya, tim Datun Kejari Luwu menekankan pentingnya akurasi data administrasi dalam proses PTSL.

Hal ini sejalan dengan komitmen Kejaksaan untuk meminimalisir praktik-praktik penyimpangan dan memastikan hak-hak masyarakat atas tanah terlindungi secara hukum.

Sinergi Lintas Sektoral Tak hanya Kejaksaan, institusi kepolisian juga turut ambil bagian.
Hadirnya Kasat Intel Polres Luwu AKP Sumarre Usman dan Kasat Reskrim Polres Luwu Iptu Muhammad Ibnu Robbani menunjukkan bahwa aspek pengamanan dan pencegahan tindak pidana menjadi prioritas dalam pelaksanaan PTSL 2026.

Acara yang dimulai pukul 14.40 WITA tersebut berlangsung interaktif, Peserta yang terdiri dari jajaran pejabat pengawas dan fungsional BPN serta para Satgas PTSL tampak antusias mendalami materi hukum yang disampaikan.(shd)