PM Jepang Pertimbangkan Gelar Pemilu Kilat pada Februari

Jakarta -

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dikabarkan membuka kemungkinan menggelar pemilu lebih cepat dari jadwal. Wacana pemungutan suara pada Februari menguat setelah sejumlah media Jepang melaporkan adanya pembahasan internal di pemerintahan.

Isyarat paling terang datang dari mitra koalisinya sendiri. Hirofumi Yoshimura, pemimpin Partai Inovasi Jepang (Ishin), mengatakan pandangan Takaichi soal waktu pemilu telah memasuki "tahap baru". Seusai bertemu sang perdana menteri pada Jumat (9/1) lalu, Yoshimura mengaku tak akan terkejut bila pemerintah benar-benar mengambil langkah sebagaimana dilaporkan media.

Surat kabar Yomiuri Shimbun menulis, Takaichi tengah mempertimbangkan pemilu kilat pada 8 atau 15 Februari. Jika terlaksana, pemilu ini akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak menjabat Oktober lalu. Menurut pengamat, dia ingin mengonversi tingkat kepuasan publik yang masih tinggi menjadi mandat politik yang lebih kuat.

Takaichi, politikus konservatif yang kerap mengagumi gaya kepemimpinan Margaret Thatcher, berhasil menggaet pemilih sayap kanan lewat sikap kerasnya terhadap Cina. Namun, posisi itu juga memantik ketegangan diplomatik serius dengan Beijing — mitra dagang utama Jepang.

Meski demikian, Takaichi tetap berhati-hati di ruang publik. Dalam wawancara dengan NHK yang direkam pekan lalu, ia menolak mengonfirmasi apakah dan kapan pemilu akan digelar. Fokusnya, kata dia, masih pada pelaksanaan anggaran tambahan tahun fiskal berjalan serta pengesahan anggaran tahun depan.

"Saat ini, tantangan paling mendesak adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan dampak kebijakan stimulus untuk meredam tekanan inflasi," ujar Takaichi.

Ketidakpastian politik perlemah ekonomi

Namun justru di titik inilah kritik bermunculan. Tetsuo Saito, pemimpin partai oposisi terbesar, Komeito, menilai pemilu Februari berisiko menggagalkan pengesahan anggaran sebelum akhir tahun fiskal pada Maret. Menurutnya, langkah itu akan berbahaya di tengah kondisi ekonomi Jepang yang rapuh.

Anggaran senilai sekitar US$ 783 miliar yang diajukan Takaichi merupakan rancangan pertamanya sebagai perdana menteri, sekaligus fondasi utama agenda belanja besar-besaran untuk memacu ekonomi. Ketidakpastian politik langsung berdampak ke pasar: nilai yen melemah setelah laporan rencana pemilu mencuat.

Ekonomi Jepang sejauh ini relatif tahan terhadap kenaikan tarif Amerika Serikat. Namun inflasi pangan yang membandel terus menekan konsumsi rumah tangga. Jika anggaran gagal disahkan tepat waktu, pemerintah terpaksa mengajukan anggaran sementara — yang berpotensi menunda realisasi belanja.

Sinyal kesiapan pemilu juga datang dari birokrasi. Kementerian Dalam Negeri Jepang mengimbau komite pemilu daerah untuk bersiap menghadapi kemungkinan pemilu dini. Meski disebut sebagai langkah antisipatif belaka, analis politik Shigenobu Tamura menilainya sebagai indikasi bahwa keputusan praktis sudah diambil.

Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Demokrat Konstitusional Jepang, bahkan memperkirakan parlemen akan dibubarkan saat masa sidang dibuka pada 23 Januari.

Bibit konflik dengan Cina

Di luar persoalan anggaran, ketegangan dengan Cina menjadi risiko ekonomi lain yang tak kalah besar. Beijing berpotensi membatasi ekspor logam tanah jarang — komoditas vital bagi industri Jepang. Konflik memanas sejak November, ketika Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina ke Taiwan bisa dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang dan memicu respons militer.

Cina merespons dengan serangkaian langkah balasan: imbauan agar warganya tak bepergian ke Jepang, pembatalan pertemuan resmi, hingga pelarangan ekspor barang dual-use untuk militer Jepang.

Takaichi menegaskan pembatasan ekspor sepihak itu melanggar protokol internasional. Jepang, katanya, tengah menempuh jalur diplomatik sambil memperkuat kerja sama dengan negara-negara G7 guna mengurangi ketergantungan pada "satu negara tertentu".

Secara hukum, pemilu legislatif Jepang berikutnya baru wajib digelar pada Oktober 2028. Namun kemenangan besar dalam pemilu dini akan memperkokoh cengkeraman Takaichi atas koalisi pemerintahan. Saat ini, Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Ishin hanya unggul tipis di majelis rendah, serta masih minoritas di majelis tinggi.

Bagi Takaichi—yang naik ke tampuk kekuasaan lewat pemilihan ketua LDP, bukan pemilu nasional—Februari bisa menjadi momen penentu: antara mengukuhkan legitimasi atau membuka babak ketidakpastian baru dalam politik Jepang.

Editor: Yuniman Farid

width="1" height="1" />

(ita/ita)