- PDIP menegaskan sikap mempertahankan Pilkada langsung sebagai instrumen penting kedaulatan rakyat pada Rakernas I, Senin (12/1/2026).
- Partai mendorong transformasi Pilkada menjadi lebih berbiaya rendah melalui penerapan *e-voting* dan penegakan hukum ketat.
- Tujuan utamanya adalah menjaga legitimasi pemimpin daerah berpihak pada rakyat, bukan pada pemilik modal atau kapital.
Suara.com - PDIP secara tegas menyatakan sikap politiknya untuk tetap mempertahankan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Hal itu menjadi salah satu poin utama dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Sikap politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham.
Dalam pemaparannya, PDIP menilai bahwa Pilkada langsung adalah instrumen vital dalam menjaga kedaulatan rakyat serta menjamin legitimasi kepemimpinan di daerah.
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin saat membacakan naskah rekomendasi di hadapan kader.
Selain mempertahankan sistem langsung, PDIP juga memberikan perhatian serius pada isu tingginya biaya politik yang selama ini menjadi tantangan demokrasi di Indonesia.
Sebagai solusi, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mendorong adanya transformasi sistem pemungutan suara melalui teknologi dan penegakan hukum yang lebih ketat.
"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjutnya.
Lebih lanjut, Jamaluddin menjelaskan bahwa tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pemimpin yang lahir dari proses Pilkada memiliki dedikasi penuh kepada rakyat, bukan kepada para penyokong modal atau pemilik kapital.
Baca Juga: Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
PDIP menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalisme dari para penyelenggara pemilu.
"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," tegasnya.
Melalui hasil Rakernas I ini, PDIP berharap kualitas demokrasi Indonesia semakin meningkat dengan sistem yang efisien, transparan, dan tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
