Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 7 hari beruntun di tengah ramalan para ekonom bahwa APBN 2026 akan minus di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ramalan perhitungan ini di atas regulasi keuangan negara yang menetapkan defisit maksimal 3% dari PDB.
Pada perdagangan hari ini, Senin (12/1/2026) nilai tukar rupiah melemah 0,21% atau 36 poin. Bloomberg mencatat level ini membuat kurs rupiah berada pada level Rp16.855 per dolar AS.
Sebagai gambaran, realisasi APBN 2025 mencatatkan minus Rp695,1 triliun. Jumlah ini setara 2,92% terhadap PDB. Realisasi minus ini membengkak dari ramalan semula yakni Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB.
Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari mencatat defisit fiskal Indonesia sebesar 2,92% itu lebih tinggi dari yang dibukukan beberapa tahun sebelumnya. Perhatian akan ketahanan ekonomi Indonesia lebih tinggi oleh kalangan ekonom karena pada rencana awal defisit ditetapkan 2,53% lalu direvisi menjadi 2,78%.
"Awalnya ditetapkan pada 2,5%, kemudian dinaikkan menjadi 2,7%, dan [realisasi] akhirnya mencapai 2,9% dari PDB pada akhir tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa target atau batas atas 3% akan terlampaui pada tahun 2026," terangnya pada media briefing secara daring, Senin (12/1/2026).
Pranjul menjelaskan faktor utama pelebaran defisit APBN 2025 itu adalah rendahnya penerimaan negara. Berdasarkan data sampai 31 Desember 2025, penerimaan pajak yang memberikan sumbangsih terbesar ke kas negara hanya terealisasi Rp1.917 triliun atau 87,6% dari target.
Baca Juga
- Saat Langkah Fiskal Menkeu Purbaya Tersenggol Strategi SRBI Bank Indonesia (BI)
- Cara Menkeu Purbaya Kejar Target Pajak usai Defisit Melebar & Tagihan Restitusi Ratusan Triliun Masuk
- Aturan Baru Purbaya, APBD Pemda Maksimal Minus 2,5%
Hal ini, terangnya, turut dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB nominal yang rendah. Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah pun meningkat sejalan dengan berbagai program kesejahteraan masyarakat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akan tetapi, dengan konteks peran PDB dalam pengelolaan fiskal, Pranjul memperkirakan ekonomi 2026 akan tumbuh lebih tinggi. Dengan demikian, dia turut melihat potensi penerimaan negara yang dibukukan juga bisa lebih besar sehingga mencegah pelebaran defisit menembus ambang batas 3%.
"Menurut saya, pertumbuhan PDB nominal bisa meningkat pada 2026. Penerimaan pajak bisa meningkat untuk mendanai banyak program kesejahteraan sosial," terangnya.
Perkiraan pelebaran defisit APBN turut disampaikan juga oleh ekonom Citi Helmi Arman, sebagaimana diberitakan Bloomberg, Senin (12/1/2026). Helmi bahkan memperkirakan defisit menembus angka 3,5% terhadap PDB di 2026 dari perkiraan awal 2,7% terhadap PDB.
Terdapat dugaan bahwa pemerintah bakal merevisi aturan batas defisit 3% terhadap PDB yang ada di Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.
Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025, Kamis (8/1/2025), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pelebaran defisit tahun lalu ke 2,92% tidak lepas dari dinamika yang menantang di 2025.
Penerimaan negara, khususnya pajak yang terkumpul di bawah 90% dari target tidak lepas dari penurunan harga komoditas di pasar global. Belum lagi, pemerintah membatalkan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% sebagaimana yang harusnya naik per 1 Januari 2026.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) turut kehilangan setoran dividen BUMN yang per awal tahun lalu disetorkan ke Danantara.
Di sisi lain, terang Febrio, pemerintah melalui belanjanya tetap melakukan ekspansi. Hal itu kendati sempat melakukan pengetatan belanja atau efisiensi senilai Rp300 triliun lebih di awal tahun lalu.
"Belanja walaupun kami efisienkan tetap kami gunakan untuk ekspansi, sehingga program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, Sekolah Unggul Garuda, ketahanan pangan itu semuanya ter-deliver dengan sangat baik," terangnya.
Dari ekspansi belanja negara, pemerintah berharap itu bisa memacu ekonomi masyarakat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun membela keputusan pemerintah untuk tetap memacu belanja di tengah penerimaan yang rendah.
Purbaya menyebut belanja pemerintah itu merupakan stimulus bagi perekonomian. Hal itu tetap menjadi jalan yang diambil pemerintahan Prabowo Subianto kendati defisit sudah hampir mencapai batas 3%.
"Inilah kebijakan riil dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Kemudian kalau saya buat 0 defisitnya juga bisa, saya potong anggarannya tetapi ekonominya morat marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian fiskal," tuturnya.
