SURABAYA (Realita)- Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1/2026).
Demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana Pemerintah Kota Surabaya merelokasi operasional RPH Pegirian ke kawasan Oso Wilangun.
Ada hal unik dalam aksi tersebut. Selain membawa spanduk berisi tuntutan, massa juga mengkeler (memasukkan) tiga ekor sapi ke halaman Kantor DPRD sebagai simbol perlawanan.
Suasana sempat memanas ketika mereka bersikeras membawa hewan ternak itu masuk ke halaman kantor DPRD, sehingga menarik perhatian warga sekitar.
Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Surabaya. Mereka menilai pihak legislatif tidak berpihak pada nasib para jagal yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup di Pegirian.
"Kami datang karena kecewa. Seharusnya DPRD memfasilitasi rakyat, bukan justru terkesan bersama-sama mengusir kami. Ingat, kalian dipilih oleh suara rakyat," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Massa menegaskan bahwa penolakan ini bukan sekadar persoalan lokasi, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka bahkan mengancam akan kembali dengan jumlah massa lebih besar jika aspirasi tetap diabaikan.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Faridz Afif, menyampaikan bahwa relokasi RPH merupakan kebijakan lama yang telah direncanakan secara matang oleh Pemerintah Kota.
Faridz menyayangkan protes baru memuncak ketika pembangunan di lokasi baru sudah berjalan. Menurutnya, Komisi B telah berulang kali melakukan mediasi untuk mencari jalan tengah.
"Kami sudah menawarkan solusi, termasuk penyediaan kendaraan pengangkut daging agar distribusi dari Oso Wilangun ke pasar tetap tepat waktu. Namun, pihak mitra jagal tetap bersikeras dengan pendirian ‘harga mati’ tidak mau pindah," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada pertemuan mediasi ketiga, perwakilan paguyuban memilih walk out sebelum pembahasan selesai, meski instansi terkait sudah hadir untuk memberikan penjelasan.
Meski relokasi tetap akan dijalankan sesuai rencana pembangunan kota, Faridz menegaskan bahwa DPRD Surabaya tidak akan lepas tangan. Pihaknya berkomitmen mengawal proses transisi agar tidak merugikan mata pencaharian para pedagang dan jagal.
"Kami akan terus memfasilitasi dan mencari solusi atas keluhan yang muncul agar proses relokasi ini berjalan baik bagi semua pihak," pungkasnya.ty
Editor : Redaksi
