GenPI.co - PDIP mendorong alokasi transfer ke daerah (TKD) dilakukan berdasar keadilan dan proporsional sesuai UU.
Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan sikap partai dalam penutupan Rakernas I mengatakan pemotongan TKD 2026, juga dibahas dalam Rakernas partainya.
Dia menyebut pemotongan TKD oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak mencerminkan asas keadilan.
“Tidak mencerminkan pemerataan antara pemerinta pusat dan daerah, sekaligus melanggar asas desentralisasi,” katanya dikutip dari JPNN, Selasa (13/1).
Partai berlambang banteng moncong putih ini, menyatakan dukungan kepada warga yang membentuk badan usaha koperasi, secara mandiri dan organik.
“Sehingga koperasi benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar azas kekeluargaan dan gotong royong,” ujarnya.
PDIP pada sikap politik hasil Rakernas juga mengkritik tindakan Amerika Serikat yang menculik Presiden Venezuela Nicolas Madura.
Kemudian, mendesak pemerintahan Prabowo menyatakan sikap penolakan terhadap sehala bentuk pelanggaran kedaulatan negara merdeka.
PDIP menilai tindakan intervensi yang dilakukan Presiden AS Donald Trump itu, sudah merendahkan muruah PBB, Dasa Sila Bandung, dan bertentangan hukum internasional.
“Tindakan itu, tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945, yang menyebut kemerdekaan adalah hak segala bangsa,” ucapnya. (ast/jpnn)
Lihat video seru ini:
