JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan puluhan ribu pos bantuan hukum (posbakum) oleh pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum (Kemenkum) di desa dan kelurahan kerap dipersepsikan sebatas penyedia konsultasi hukum gratis.
Padahal, fungsi posbakum jauh lebih luas dan strategis sebagai pintu awal masyarakat mengakses keadilan.
Pembentukan posbakum yang dilakukan oleh pemerintah merujuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan kewajiban negara menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya warga miskin, melalui layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Baca juga: Operasi Senyap TNI di Ketinggian 2.500 Mdpl Selamatkan 18 Pekerja Freeport dari OPM
Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta diimplementasikan secara teknis melalui kebijakan dan pedoman BPHN, termasuk kerja sama lintas kementerian dalam pembentukan posbakum di desa dan kelurahan sebagai pintu awal layanan hukum bagi masyarakat.
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Albert Aries menuturkan, posbakum dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap layanan hukum yang inklusif dan mudah dijangkau, khususnya bagi warga di daerah pedesaan.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=hukum, indepth, Akses Keadilan, Posbakum, Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMy8wNTI4MTAyMS9hcGEtc2FqYS15YW5nLWJpc2EtZGliYW50dS1wb3NiYWt1bS1iYWdpLXdhcmdh&q=Apa Saja yang Bisa Dibantu Posbakum bagi Warga?§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `"Posbakum dapat membantu masyarakat dalam penyediaan informasi dan konsultasi hukum, penyelesaian sengketa melalui mediasi, hingga layanan rujukan kepada pemberi bantuan hukum seperti lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum," kata Albert, kepada Kompas.com, Senin (12/1/2026).
Penyedia informasi dan konsultasi hukumMenurut Albert, fungsi paling awal dari posbakum adalah memberikan informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat.
Banyak warga, terutama dari kelompok kurang mampu, berhadapan dengan persoalan hukum tanpa memahami hak dan kewajiban dasarnya.
Baca juga: Kala Prabowo Hampir Menangis Depan Kamera, Terpesona Lihat Siswa Sekolah Rakyat...
Melalui posbakum, masyarakat dapat memperoleh penjelasan awal mengenai posisi hukumnya, langkah yang dapat ditempuh, serta risiko hukum yang mungkin timbul.
Posbakum dapat menjadi pintu awal layanan hukum bagi masyarakat untuk berbagai jenis perkara.




