Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan sepanjang tahun 2026, dengan mengedepankan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi.
Lanjutan Capaian 2025, Pemantauan Harga DiperkuatLangkah ini merupakan kelanjutan dari capaian pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2025 yang dinilai relatif terkendali.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, menyebut bahwa keberhasilan pengendalian harga di 2025 menjadi modal strategis untuk kebijakan tahun 2026.
"Pada tahun 2026, pemantauan harga akan kami perkuat melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, dengan penambahan komoditas seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar agar kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif," ujarnya.
Pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen utama stabilisasi pangan seperti penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan penguatan Panel Harga Pangan.
Penyaluran SPHP beras sepanjang 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton dan akan tetap dilanjutkan hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Sementara itu, realisasi SPHP jagung tahun 2025 sebesar 51.211 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu ton pada 2026 untuk mendukung peternak mandiri layer.
Perluasan Distribusi, Bantuan Sosial, dan Optimalisasi SatgasBantuan pangan juga akan dilanjutkan sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Realisasi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng pada tahun 2025 telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima manfaat.
Untuk menyeimbangkan pasokan antarwilayah, program FDP akan dilanjutkan dari daerah surplus ke daerah defisit.
Selama 2025, FDP telah merealisasikan lebih dari 1.064 ton distribusi pangan yang didominasi oleh beras, cabai, dan hortikultura.
GPM tetap menjadi strategi pengendalian harga di tingkat konsumen, dengan total pelaksanaan sebanyak 13.321 kali selama 2025 di seluruh Indonesia.
Tahun 2026, GPM akan diperluas ke seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Penguatan akses pangan juga dilakukan melalui pengembangan 1.737 Kios Pangan di 34 provinsi, yang jumlah dan cakupannya akan terus ditambah pada 2026.
Pemerintah menetapkan target CPP 2026 dengan rincian: beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu ton, dan komoditas strategis lainnya.
"Ketersediaan CPP ini menjadi penopang utama intervensi pasar sepanjang tahun 2026," tegas Rinna.
Bapanas juga akan melanjutkan pengawasan melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan.
Satgas tersebut dinilai efektif menahan gejolak harga beras di akhir 2025, dan akan kembali dioptimalkan dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
“Dengan seluruh langkah tersebut, kami optimistis stabilisasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2026 dapat terus terjaga. Apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki Ramadhan,” ungkap Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kestabilan harga pangan.
"Kami dan seluruh pemangku kepentingan pangan telah sepakat untuk menentang praktik-praktik yang melanggar HET dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen," tegasnya.
