FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam negara hukum, setiap orang atau setiap partai memiliki hak menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Termasuk dalam polemik tuduhan ijazah palsu Joko Widoeo (Jokowi).
Ketua Bidang Politik DPP Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengingatkan fakta penting bahwa PSI menempatkan Jokowi di posisi tinggi nan terhormat, sama seperti kader-kader Demokrat menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Bestari Barus menegaskan, sikap dan rasa hormat pada pemimpin adalah bagian dari etika politik. Dan sebagai sesama anggota koalisi yang sama, sudah seharusnya saling menjaga, bukan saling mengganggu.
“Boleh banget berbeda pandangan di politik, tapi jangan lupakan adab,” tegasnya dikutip pada Selasa (13/1/2026).
Bestari Barus mengaku keberatan dengan sikap sejumlah elite Partai Demokrat yang menyinggung isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Apalagi penyampaiannya dilontarkan di forum resmi DPR.
Ia menegaskan langkah tersebut tidak pantas disampaikan ke ruang publik, terlebih karena Demokrat dan PSI berada dalam barisan koalisi yang sama.
Bestari mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan yang disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny Harman, dalam forum resmi parlemen.
Baginya, sindiran yang disampaikan justru memancing tafsir negatif dan bergulir luas di ruang publik.
“Bahkan sampai dengan anggota DPR RI membicarakan hal-hal yang menurut kami sebagai sesama koalisi itu kurang pantas untuk disampaikan ke depan publik,” ujar Bestari
Ia menekankan bahwa pernyataan Benny Harman dalam rapat resmi DPR kemudian dipelintir dan ditayangkan berulang kali oleh media, sehingga menimbulkan kesan tudingan terhadap Jokowi.
“Benny Harman memberi sindiran-sindiran di rapat resmi yang teragenda dengan resmi di instansi resmi DPR, itu melakukan sindiran-sindiran yang kemudian justru ini ditayang berulang,” katanya.
“Ya itu per stasiun TV tapi kemudian ditanggapi agak menuduh,” lanjut Bestari.
Bestari menegaskan, sikap tersebut tidak elok, mengingat Jokowi merupakan sosok yang juga berjasa dalam perjalanan politik Demokrat.
Termasuk ketika menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai menteri ATR.
“Pada patron kami Pak Jokowi yang sesama koalisi ini ya yang pernah juga menetapkan Bung AHY (Ketum Demokrat) pada posisi yang terhormat sebagai menteri,” ucapnya.
Kata Bestari, narasi yang seolah mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi justru bertentangan dengan prinsip koreksi yang sehat dalam demokrasi.
“Sebagai yang gak benar itu adalah anti koreksi ya. Yang orang yang tidak mau menunjukkan ijazahnya itu,” Bestari menuturkan.
Ia juga meminta agar Demokrat menghormati posisi Jokowi sebagaimana PSI menghormati Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di internal Demokrat.
“Saya mohon disampaikan kepada kawan-kawan di Demokrat, sebentar Pak, Pak Jokowi itu di kami setara dengan Pak SBY di Demokrat,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
