Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Hal itu disampaikan Puan saat menyampaikan pidato Ketua DPR RI dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).
“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional,” ungkapnya.
Ia menekankan kompleksitas persoalan nasional menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Puan merinci sejumlah tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan negara. Tantangan tersebut mencakup upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Puan.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau,” lanjutnya.
Puan menambahkan, penyempurnaan tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan negara benar-benar berpihak pada rakyat.
“Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan serta memperkuat persatuan nasional.
“Pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional,” tutur Puan.
“Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan,” sambung dia.
Lebih lanjut, Puan menyebut penanganan isu sosial, politik, serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang.
“Penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional,” kata Puan.
“Mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan, dan berbagai tantangan lainnya,” tambahnya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Puan menegaskan DPR memiliki peran konstitusional yang strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” jelas Puan.
“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal,” pungkasnya.
