FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Buntut adanya wacana Pilkada melalui DPRD, mahasiswa di Kota Makassar turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa, Selasa (13/1/2026).
Pantauan di lokasi, puluhan mahasiswa meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah buntut dari wacana yang berkembang secara liar itu.
Tepatnya di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Letjen Hertasning, Kecamatan Rappocini, massa aksi memblokir jalan dengan menggunakan truk.
Mereka menggunakan truk tersebut sebagai panggung orasi. Satu demi satu memberikan orasi ilmiahnya. Sementara yang lain memegang spanduk bertuliskan protes dan grand isu yang mereka bawa.
Mahasiswa Makassar menyebut bahwa wacana Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari pengkhianatan terhadap rakyat.
“Berkuasa boleh, menguasai jangan yah pak,” tulis mereka yang diketahui dari organisasi Gerakan Aktivitas Mahasiswa (GAM) pada spanduk yang dibentangkan.
Panglima GAM, Fajar Wasis, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan kali ini merupakan bagian dari protes terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.
“Kami secara kelembagaan menilai bahwasanya wacana ini bukan hanya sekadar wacana,” ujar Fajar di lokasi.
Ia menduga bahwa wacana tersebut bakal menjadi agenda politik yang sudah dirancang dan diukur secara sistematis oleh elit-elit partai politik.
“Selain daripada itu, kami juga mendesak bahwa partai politik yang menjadi manifestasi perwakilan daripada rakyat, itu harus oerpihak kepada suara rakyat,” sebutnya.
Kata Fajar, jika wacana Pilkada melalui DPRD disahkan oleh DPR, maka suara akan terjadi kemunduran demokrasi.
“Kemudian kami juga meminta dan mendesak bapak presiden Prabowo bahwasanya harus segera melakukan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung yang hari ini telah diterapkan,” tegasnya.
Alasannya, Fajar menekan bahwa penegasan Prabowo dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk meredam kegaduhan yang ada.
“Setiap ucapan Presiden, itu merupakan bentuk kebijakan arah ke depan. Itu menjadi arah statistik dan arah kebijakan yang menjadi rencana oleh Presiden,” tandasnya.
Mengenai kemungkinan terburuk akan kembali seperti orde baru jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, Fajar sebagai seorang aktivis mahasiswa tidak menampik hal tersebut.
“Itu telah pasti, bahwasanya ini bentuk daripada yang telah lahir di orde baru dan di kembalikan lagi di era reformasi,” Fajar menuturkan.
“Ketika wacana ini kemudian terimplikasi, maka kemudian secara tidak langsung era orde baru bakal kembali ke era reformasi ini,” tambahnya.
Fajar bilang, sebagai perpanjangan tangan rakyat, mahasiswa harus hadir untuk mengontrol pemerintah. Agar kesehatan demokrasi tetap terjaga.
“Biarkan rakyat yang menentukan, biarkan rakyat yang memilih dan selama masih ada konstitusi yang mengatur, maka tidak ada alasan yang jelas dan logis untuk mengidealkan yang namanya pemilihan kepala daerah secara langsung,” kuncinya.
Untuk diketahui, di antara beberapa Partai yang setuju Pilkada dilakukan melalui DPRD di antaranya Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan Demokrat.
Sementara, satu-satunya Partai yang menolak wacana tersebut hanya PDI Perjuangan. Adapun PKS hingga kini belum tegas menentukan sikap.
(Muhsin/fajar)
Keterangan: Mahasiswa di Makassar menolak Pilkada melalui DPRD (Foto: Muhsin/fajar)
