Pada 3 Januari, Amerika Serikat secara kilat menangkap Maduro, memberikan efek gentar bagi para penguasa diktator di berbagai negara. Pada 9 Januari, Duta Besar AS secara terbuka menyebut negara Amerika Tengah, Nikaragua, atas praktik penganiayaan terhadap tahanan politik. Keesokan harinya, pemerintah Ortega di Nikaragua segera mengumumkan pembebasan sebagian tahanan.
EtIndonesia. Pada Sabtu 10 Januari, pemerintah Ortega merilis pernyataan yang menyebutkan pembebasan “puluhan” tahanan. Menurut laporan Reuters, organisasi hak asasi manusia mengkonfirmasi bahwa pada hari Sabtu tersebut terdapat 19 orang yang dibebaskan. Pemimpin oposisi Nikaragua, Ana Margarita Vigil, menyatakan bahwa mereka yang dibebaskan semuanya adalah tahanan politik.
Aliansi oposisi Nikaragua “Nicaragua Libre” mengaitkan langkah pemerintah Ortega membebaskan tahanan dengan tindakan Amerika Serikat terhadap rezim diktator Venezuela.
“Kami sama sekali tidak meragukan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari tekanan politik yang diberikan pemerintah Amerika Serikat terhadap rezim diktator Venezuela, serta manuver politik yang dipicu oleh situasi di Venezuela,” demikian pernyataan aliansi tersebut.
Ini merupakan kasus lain di Amerika Latin, setelah Venezuela, di mana sebuah pemerintahan diktator mulai membebaskan tahanan politik.
Pada 8 Januari, pemerintah Venezuela mulai membebaskan sebagian tahanan politik. Trump menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan atas permintaan Amerika Serikat. Pada 9 Januari, akun X Kedutaan Besar AS di Nikaragua memuji langkah pemerintah Venezuela yang membebaskan tokoh oposisi sebagai langkah penting menuju perdamaian, sekaligus secara langsung menyinggung Nikaragua:
“Di Nikaragua, masih ada lebih dari 60 orang yang ditahan secara tidak adil atau menghilang, termasuk pendeta, pekerja keagamaan, orang sakit, dan lansia. Hanya dengan kebebasan, perdamaian dapat terwujud!”
Reuters melaporkan bahwa Presiden Nikaragua Daniel Ortega menindas para pembangkang dan pada tahun 2018 secara brutal menekan aksi protes rakyat berskala besar, yang menyebabkan sedikitnya 350 orang tewas dan ratusan orang ditangkap. Ortega dan istrinya hampir sepenuhnya menguasai seluruh aspek pemerintahan, termasuk militer dan lembaga peradilan.
Selama masa pemerintahan Ortega, Nikaragua dua kali memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih mendekat ke Partai Komunis Tiongkok (PKT). Yang terbaru terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2023, pemimpin PKT Xi Jinping dan Ortega mengumumkan bahwa kedua negara secara resmi menjalin hubungan kemitraan strategis.
Pemerintahan Trump tengah membentuk ulang lanskap Amerika Latin. Pada 6 Januari, akun X Kedutaan Besar AS di Nikaragua mengunggah pidato Presiden Trump dalam bahasa Spanyol, untuk menyampaikan pesan kepada Nikaragua:
“Kita perlu hidup berdampingan dengan tetangga yang baik. Kita ingin hidup dalam stabilitas… Kita sendiri membutuhkannya, dan dunia juga membutuhkannya,” tulis unggahan Kedutaan Besar AS. (Hui)
Jin Jing/Lin Qing
