Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan (PDIP) telah menyatakan sikap menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Meski begitu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan pihaknya tetap membuka komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR mengenai sistem Pilkada.
“Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup, kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026.
Puan menuturkan, selama ini tidak pernah ada komunikasi yang tertutup. Pihaknya pun terus terbuka untuk menerima masukan terkait persoalan itu.
Di sisi lain, Puan juga belum memastikan apakah wacana sistem Pilkada akan langsung dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada masa sidang DPR saat ini.
Kata Puan, pembahasan akan bergantung pada komunikasi dan dinamika yang berkembang di parlemen.
“Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Hal itu menjadi salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
Jamaluddin menyebut hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan Rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," kata Jamaluddin di depan para kader PDIP.
PDIP lantas merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara sebagai salah satu solusi atas tingginya biaya politik.
Partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
