Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Prof. Dr. Din Syamsuddin mengatakan, kemajemukan Indonesia adalah sebuah karunia. Karunia ini merupakan ketetapan yang tidak pernah bisa dipilih dan harus dipelihara.
"Kemajemukan pada Bangsa Indonesia ini adalah ketetapan dan karunia Ilahi. Kita tidak pernah berpikir untuk terlahir dalam keragaman suku, bahasa, dan budaya. Maka kewajiban kita untuk merawat dan mengembangkannya untuk kemajuan bangsa," ucap Din saat memberikan paparan dalam Refleksi Awal CDCC 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).
Din menyatakan, karunia keberagaman haruslah diwujudkan dengan usaha kerukunan dan kebersamaan. Ia menyoroti kondisi kemajemukan di Indonesia masih terdapat keretakan dalam masyarakat akibat primordialisme dan faktor sosial.
"Kita tidak boleh menutup mata dan telinga akan adanya gejala dan gelagat keretakan, baik yang disebabkan sentimen primordial suku, agama, ras, dan antargolongan maupun perbedaan kepentingan sosial-ekonomi dan politik," tuturnya.
Meski kedua faktor yang disebutkan berbeda, Din melihat kerap terjadi relasi keduanya, yaitu faktor sosial menjadi pendorong dari adanya sentimen primordial.
"Dalam kaitan itulah, CDCC sebagai lembaga pengembang dialog dan kerja sama mengungkapkan keprihatinan mendalam atas bekembangnya gejala dan gelagat retaknya perahu besar bangsa, dan mengingatkan semua pihak, baik penyelenggara negara maupun organisasi-organisasi masyarakat dan partai-partai politik untuk mawas diri, melakukan muhasabah secara bersama-sama," kata Din.
Demo Besar Agustus 2025 karena KetidakadilanMasalah faktor sosial ini juga disoroti Ketua Yayasan CDCC sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini. Ia menilai ketidakadilan sosial dan ekonomi memicu kecemasan masyarakat. Ia merujuk demonstrasi pada Agustus-September 2025 sebagai contoh.
"Unjuk rasa di berbagai daerah terjadi karena kondisi dan masalah ketidakadilan ekonomi dan sosial secara luas, kecemasan kelas menengah, dan tekanan ekonomi yang meluas di sektor informal dan golongan bawah," kata Didik.
"Pemantiknya tidak lain karena protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota DPR, kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kenaikan biaya hidup," lanjut eks anggota DPR dari PAN ini.
"Secara ekonomi politik, ini merupakan isu tekanan distribusi ekonomi dan masalah persepsi keadilan publik," tambahnya.
Kecemasan Sosial PR 2026Menurut Didik, kecemasan sosial merupakan pekerjaan rumah di tahun 2026. Baginya, tantangan Indonesia terletak pada kualitas pertumbuhan di antaranya penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas, dan ketidaktergantungan konsumsi domestik dan komoditas pada produk luar negeri.
Menurutnya, stabilitas masyarakat di tahun 2026 tergantung pada kebijakan ekonomi.
"Stabilitas politik tahun 2026 bisa dijaga dengan reformasi ekonomi yang membebaskan pertumbuhan ekonomi dari stagnasi selama ini. Sementara itu, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih adil akan membawa kohesi sosial dan dapat menjaga stabilitas politik nasional," ujarnya.
